PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA DALAM PEMEILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019
Keywords:
PEMILU, LEGISLATIF
Abstract
Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil (free and fair elections). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan Pemilu, sekaligus melindungi penyelenggara, peserta Pemilu, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari kecurangan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktek curang lainnya yang mempengaruhi hasil Pemilu. Oleh karena itu, Pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan Pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yakni para penegak hukum tindak pidana Pemilu.
References
Khirul Fahmi, 2012, Pemilihan Umum Kedaulatan Rakyat, PT Rajakrafindo Persada, Jakarta.
IbnuSubiyanto, 2014, Pemimpin Berkaki Rakyar Membangun Parpol Berbasis Kader,Galang Pustaka Yogyakarta
Jimily Asshiddiqie, DalamMakalah, Tentang Gagasan Negara Hukum, Hlm :3
Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
Jurnal Pemilu dan Demokrasi refleksi dan evaluasi, Jakarta 2009, Hlm: vii
Janedjri M. Gaffar, 2012, Politik Hukum Pemilu, konstitusi Press (kompress), jakarta,
Khirul Fahmi, 2012, Pemilihan Umum Kedaulatan Rakyat, PT Rajakra findo Persada, Jakarta.
King Faisal Suleman, 2014, dialektika pengujian peraturan daerah pascaotonomi daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Moh Mahfud MD, 2013, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia Studi tentang interaksi Politik dan Kehidupan Ketata negaraan
Moh. Mahfud MD, PolitikHukum di Indonesi, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta
M.Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Madju, Bandung.
Nurhidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Fajar Media Pers, Jakarta, 2011
Nelman Kusuma, 2014 Sistem Parlemen Dalam Perspektif Keetatanegaraan di Indonesia, Gentar Publising Yogyakarta.
Topo Santoso dan Didik Supriyanto, Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 129
Sarifuddin Sudding, 2014, Perselingkuhan HUKUM & POLITIK dalam Negara demokrasi, Rangkang Edcation, Yogyakarta
IbnuSubiyanto, 2014, Pemimpin Berkaki Rakyar Membangun Parpol Berbasis Kader,Galang Pustaka Yogyakarta
Jimily Asshiddiqie, DalamMakalah, Tentang Gagasan Negara Hukum, Hlm :3
Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
Jurnal Pemilu dan Demokrasi refleksi dan evaluasi, Jakarta 2009, Hlm: vii
Janedjri M. Gaffar, 2012, Politik Hukum Pemilu, konstitusi Press (kompress), jakarta,
Khirul Fahmi, 2012, Pemilihan Umum Kedaulatan Rakyat, PT Rajakra findo Persada, Jakarta.
King Faisal Suleman, 2014, dialektika pengujian peraturan daerah pascaotonomi daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Moh Mahfud MD, 2013, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia Studi tentang interaksi Politik dan Kehidupan Ketata negaraan
Moh. Mahfud MD, PolitikHukum di Indonesi, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta
M.Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Madju, Bandung.
Nurhidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Fajar Media Pers, Jakarta, 2011
Nelman Kusuma, 2014 Sistem Parlemen Dalam Perspektif Keetatanegaraan di Indonesia, Gentar Publising Yogyakarta.
Topo Santoso dan Didik Supriyanto, Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 129
Sarifuddin Sudding, 2014, Perselingkuhan HUKUM & POLITIK dalam Negara demokrasi, Rangkang Edcation, Yogyakarta
Published
2022-10-30
Section
Articles
