“PIPI KASA NGOM KAGE” POTRET POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF 2014 KOTA TERNATE

Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

  • Ali Lating Abdullah Kaunar, Joyo M. Sukarno Amanah Upara dan Fatnun Tan Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik (ISIPOL) UMMU Ternate
Keywords: Pemilu,Patronase Politik, Politik Uang

Abstract

Pemilihan  Umum (pemilu)   merupakan arena  kompetisi untuk mengisi jabatan -jabatan  politik    di  lembaga  pemerintahan  yang  didasarkan  pada  pilihan formal  dari  warg negara yang memenuhi syarat, diajukan oleh partai politik  sebagai  salah  satu  persyaratan formal. Sebagai  sebuah  mekanisme  penting  bagi  keberlangsungan demokrasi perwakilan, serta  indikator  negara  demokrasi.[1] Baik  pemilihan legislative  maupun  presiden diharapkan  adanya legitimasi  bagi  penyelenggaraan  kekuasaan. Pemilihan  legislative 2014 merupakan    bagian dari   jalan panjang  sejarah demokrasi  yang  telah  berlangsung sejak 1955. Temuan  temuan yang disajikan dalam  penelitaian  ini, dengannya menjelaskan  bagaimana   patronase menjadi instrument  efektif  dalam  memobilisasi dukungan, serta   fenomena dan watak  dari bekerjannya sejumlah instrument  dalam  proses  pemilihan terutama  caleg, tim sukses, partai politik, maupun  organ  pelaksana pemilu. Dapil  Ternate Selatan  merupakan  salah satu  lokus  penelitian   dengan  argumentasi yang  variatif  baik  dari  aspek   etnis,  agama,  pekerjaan dll. “pipi kasa  ngom kage”  dimana  ada  uang disitu  ada dukungan merupakan  judul  dalam  penelitian ini dengan argumentasi bahwa  proses  pemilihan  umum   di  Kota Ternate  khusus  di  Ternate  Selatan  politik  uang  terjadi secara massif dan sistematik menjadi salah satu  modus efektif  untuk  menperoleh suara. Politik uang  yang  berlangsung  secara  berkesinambungan  sejak  pemilihan  gubernur Maluku Utara yang   berlangsung sampai  2 putaran bahkan terjadi proses pemilihan ulang  di sejumlah wilayah. Proses  pemilihan  gubernur  dengan  intensitas  politik  uang  yang  tinggi  pada akhirnya  membentuk  memori kolektif  warga  tentang    peranan uang  dalam kontestasi  perebutan  kursi  di  pusaran kekusaan.

 

 

References

Imawan Riswandha. (2001) .” Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan Sistem Politik Dan Pemerintahan Indonesia.” Kumpulan Tulisan. Program Pasca Sarjana Program Studi Administrasi Publik.UGM. hal. 28.
Haris Syamsuddin (1998) “ Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru “ yayasan Obor,Jakarta ,hal.8-10
Lincoln, Yvonna dan Egon G.Guba,(1984).” Naturalistic Inquiry.” Bavery Hills, Sage Publication, London.
Lijphart, Arend ( 1995). “ The virtues of Parlementarism : But Which Kind of parliamentarism in Houchang Chehabiba and Alfred Stepan( eds),Politis Society and Democracy: Comparative Studies ( Essays in Honor of Juan,JLinz) Boulder: Westview Press, hal. 412- 413.
Moleong, Lexy, (2000). “Metode Penelitian Kualitatif.” PT Remaja Rosda Karya, Bandung
Prezeworski, Adam (1988)” Democracy as a Contingent Outcome of Conflicts”, hal. 203-218 in Jon Elster Rune Slagtad (eds), Constitutionalism and Democracy, Cambridge: Cambridge University Press.
Sigit Pamungkas (2009)“ Perihal Pemilu “ , Laboratorium JPP UGM Yogyakarta, hal 3-6
Sanapiah, Faisal. (2001), “Format-format Penelitian Sosial.” PT. Rajawali Pres, Jakarta.
Sigit Putranto dan Kusumowidagdo, (1981) ,” Sistem Pemilihan Umum Universal Dan Parohial, Prisma.hal. 9.
Kota Ternate Dalam Angka. BPS,( 2012). hal.27-37.

Koran

Iqbal . ( 2014)” Pengurus DPD I Kekanak Kanakan”, Malut Pos, 29 April .

Syamsir (2014) “Golkar Dalam Kondisi Darurat,“ Malut Pos, 21 April.
Published
2021-01-06