Politik Identitas Dalam Pilgub Maluku Utara 2018 (Studi kasus pada Pilgub Maluku Utara 2018 dalam Perspektif Sosiologi Komunikasi dan Politik)

Abstract

Politik identitas seolah menjadi kajian yang sangat menarik untuk melihat fenomena tersebut. Pada Pilgub Maluku Utara 2013 semangat identitas etnis menjadi isu yang menguat dengan menjadikan wacana pemekaran daerah sebagai jualan kampanye dalam momen Pemilihan Kepala Daerah di Maluku Utara tersebut. Ketika pasangan K.H. Abdul Gani Kasuba dan M. Natsir Thaib menang pada Pilgub 2013, dapat dikonstruksi oleh Publik Maluku Utara bahwa  K.H. Abdul Gani Kasuba merupakan Representasi Suku Tobelo-Galela, M. Natsir Thaib Representasi Suku Tidore. Hal yang sama terjadi pada Pilgub 2018 K.H. Abdul Gani Kasuba merupakan Representasi Suku Tobelo-Galela, Ali Yasin merupakan Representasi dari suku Patani. Begitupun Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang lain, masing-masing dipandang merepresentasikan suku atau etnis mereka sendiri. Politik etnis di Maluku Utara memang muncul dari sejak awal terbentuknya Provinsi Maluku Utara menjadi Provinsi tahun 1999. Menjadi catatan bersama apakah fenomena perilaku pemilih dengan kesadaran kedekatan afiliasi agama dan suku ini murni kesadaran masyarakat pemilih atau justru kesadaran ini dibentuk oleh pelaku politik (partai politik) yang ingin mendulang kemenangan dan menjaga kepentingan politiknya dengan membentuk framing politik dengan isu suku dan agama.  Fenomena ini menjalar sedemikian kuat karena semakin mudahnya akses penyebaran informasi dengan sarana media sosial (medsos).

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (case study) yang bertujuan untuk mengetahui politik identitas di Maluku Utara khususnya pada pilgub Maluku Utara 2018 .

Hasil penelitian menunjukan bahwa politik identitas di Maluku utara khususnya pada pilgub 2018 digunakan sebagai suatu landasan dari perjuangan kelompok politik, baik terdapat pada kelompok, etnis, suku yang mayoritas maupun minoritas. Politik identitas hanya sekedar bungkusan jualan politik untuk mendongkrak suara yang memanfaatkan sentiment identitas kelompok tertentu (hanya sekedar strategi politik tanpa ideologi). Melalui media massa maupun  komunikasi secara langsung seorang actor politik atau partai politik selalu mencoba membingkai kepentingan politik etnis, suku, agama. Kuasa politik  selalu menjadi wacana dalam pertarungan politik  etnis, suku, bahkan agama dalam momen Pilgub itu sendiri.