Kualitas Pelayanan e-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan
Abstract
Penelitian ini diharapkan menjadi sandaran untuk lahirnya kualitas pelayanan e-KTP yang cepat, tepat, akurat, efisien dan berkualitas dengan oreantasi kepada masyarakat tanpa diskriminatif, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Disdukcapil sebagai bahan kajian dan evaluasi terkait penyelenggara pelayanan publik e-KTP di Kabupaten Halmahera Selatan secara khusus dan Maluku Utara pada umumnya
Penelitian ini juga bertujuan memahami, mengkaji dan mendeskripsikan hasil temuan terkait dengan kewenangan ombudsman dalam mengawasi kualitas pelayanan e-KTP pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dengan waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama delapan bulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis yang dipakai adalah model Milles dan Huberman yakni, pengumpulkan data, reduksi data, data display, penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa kualitas pelayanan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan belum seutuhnya maksimal. Kondisi ini kemudian dapat dilihat dari beberapa aspek terpenting yang perlu diperhatikan dan diperbaiki, sebab sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pada Disdukcapil Kabupaten Halmahera Selatan, yakni mulai dari kualitas SDMnya, sarana prasarana, letak georafis dan tentunya adalah perlunya kedisiplinan pegawai.
References
Hasibuan, 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara
Pasolong, Harbani, 2010. Teori Administrasi Publik, Bandung : Alfabeta
Plastrik, Peter dan Osborne, David 2001. Memangkas Birokrasi, Jakarta: PPM
Ratminto dan Winarsih, (2012). Manajemen Pelayanan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sinambela, Potlak, Lijan, 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono, 2014. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung : CV Alfabeta.
Surjadi, 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, Bandung: PT Rafika Aditama.
Thoha, Mifta, 2003. Perilaku Birokrasi dalam Pelayanan Publik, Jakarta: Pustaka Pelajar
Widodo, Joko, (2006). Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja, Jakarta: Bayumedia Publishing
Undang-Undang dan Peraturan:
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan
Peraturan MENPANRB Nomor 15 Tahun 14 Komponen Standar Pelayanan Publik menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Permendagri Nomor 9 tahun 2011 tentang pedoman penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan
.
