Sengketa Tapal Batas Di Tanah Kesultanan (Studi Tentang Mediasi Tapal Batas Antara Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome Tahun 2015)
Abstract
Sengketa tapal batas antara Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome
perlu dimediasi dengan baik, sehingga masing-masing kedua belah pihak yang
berkonflik mencapai titik kesepakatan untuk menyelesaikan tapal batas
kelurahan.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisa secara mendalam mengenai faktorfaktor penyebab terjadinya sengketa tapal batas antara Kelurahan Sumaladaha
dengan Takome tahun 2015, serta menganalisa bentuk proses mediasi yang
dilakukan dalam menyelesaikan sengketa tapal batas. Jenis penelitian yang
digunakan dengan jalan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis
deskriptif.
Hasil penelitian (1) ketidak jelasan tapal batas diantara kedua kelurahan, dan
(2) Perebutan resource di Tapal Batas yakni ; a. Perebutan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA), karena lahan TPA dijadikan ekonomi warga
disekitar, b. Perebutan pantai Jiko Malamo yang dijadikan sebagai objek
pariwisata menjanjikan pendapatan yang cukup besar, dan c. Perebutan Pusat
Kecamatan antara Kelurahan Sulamadaha dengan Kelurahan Kulaba, terjadi
saling klaim masalah kelayakan pusat ibukota kecamatan Ternate Barat.
Namun ketetapan dari tim 7 menegaskan bahwa lokasi pusat kecamatan
Ternate Barat bertempat di Kelurahan Sulamadaha
References
Alternatif Penyelesaian
Sengketa Perdata Di
Pengadilan. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2012
Adi Nugroho, Susanti, 2009, Mediasi
Sebagai Alternatif
Penyelesaian Sengketa,
Jakarta: Telaga Ilmu
Indonesia.
Haryanto, dkk, 2010. Bahan Ajar
Kuliah Manajemen Konflik.
Politik Lokal dan Otonomi
Daerah (PLOD) UGM,
Yogyakarta.
I Made Pasek Diantha, 1990, Tiga
Tipe Pokok Sistem
Pemerintahan Dalam
demokrasi, Abardin, Bandung
Mahfud MD, Dasar dan Struktur
Ketatanegaraan Indonesia,
PT. Rineka Cipta, Jakarta,
2001
Rahmadi, Takdir. 2011. Hukum
Lingkungan Di Indonesia.
Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada
Simon Fisher, dkk, 2000. Mengelola
Konflik: Keterampilan &
Strategi Untuk Bertindak. The
British Council, Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 1 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penegasan Batas
Daerah
http://beritasore.com/2007/12/10/de
pdagri-11-provinsi-yangmenyelesaikan-batas
daerah/Depdagri: 11 Provinsi
Yang Menyelesaikan Batas
Daerah Posted by Redaksi on
Desember 10, 2007. Kartiko,
dalam acara Lokakarya
Penataan Batas-batas Daerah
dan Pengembangan Daerah
Perbatasan Negara di Anyer
Sabtu (8/12) sampai Minggu
(9/12) tahun 2007.Diakses
tanggal 05-04-2017
www.deliknews.com/2015/10/18/dipi
cu-sengketa-tapal-bataspemkot-ternate-digugat -
warga/ diakses tgl 06-4-2017