OTONOMI KHUSUS ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN (Studi Political Will Pemerintah Kota Tidore Dalam Mendorong Pembentukan Otonomi Khusus Tidore Kepulauan)

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik-UMMU Ternate

  • Nardiansyah Noor universitas muhammadiyah maluku utara
  • Ali Lating universitas muhammadiyah maluku utara
  • Rahmat Suaib universitas muhammadiyah maluku utara
Keywords: Political Will, Pemerintah dan Otomomi Khusus

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis political will Pemerintah Kota Tidore dalam mendorong pembentukan Daerah Otonomi Khusus Tidore Kepulauan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Otonomi Khusus Tidore Kepulauan. Jenis penelitian yang digunakan dengan jalan penelitian kualitatif deskriptif.

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memiliki Political Will dalam mendorong pembentukan Otonomi Khusus bagi Tidore Kepulauan. Political will yang telah dilakukan pada saat Rapat Paripurna menghasilkan beberapa point penting yakni (1) Gubernur mengeluarkan surat keputusan percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kota Sofifi dan Otonomi khusus Tidore bahkan rekomendasi dari DPRD dan Pemerintah Tidore Kepulauan, dan (2) Terbentuk Tim Kajian Sosialisasi Otonomi Khusus Tidore Kepulauan. Sedangkan faktor Pendukung Otonomi Khusus Tidore Kepulauan yakni (1) Jasa kesultanan Tidore terhadap RI adalah konstribusi sultan Nuku pada perjuangan kemerdekaan NKRI, (2) Bung Karno mendatangi Kesultanan Tidore pada tahun 1957 untuk mengkonsolidasi kekuatan politik Kesultanan Tidore agar masuk ke NKRI ini menandakan Tidore memiliki peluang untuk menuntut daerah Otonomi Khusus Tidore, (3) Keistimewaan Tidore harus ditunjukan dengan pengembangan potensi lokal seperti cengkeh pala,  (4) Penghargaan atas kerja Kesultanan Tidore oleh pemerintah pusat adalah menetapkan ibukota provinsi irian barat adalah Soasio (Tidore), dan (5) Budaya yang masih dijaga dan dilindungi oleh masyarakat Tidore “batabea” yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah selain Tidore. Faktor penghambat antara lain (1) Pendapatan belanja daerah (PBD) Kota Tidore Kepulauan yang masih sedikit sehingga terpengaruh dalam mendorong Otonomi Khusus Kota Tidore, dan (2) Lemah dalam mendorong oronomi khusus Tidore dalam hal ini kelebihan daerah yang hanya memiliki dasar dan sejarah.

References

DAFTAR PUSTAKA

Hanif Nurcholis, 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Josef Riwokaho, 2003. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, (Yogyakarta : Tiara Wacana.
Mantra, Ida Bagoes. 2004. Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
M. Zaki Mubarak, 2006. Blue Print Otonomi Daerah Indonesia. Jakarta, Yayasan Harkat Bangsa (The YHB Center).
Sailie, Said. 2009. Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi Di Indonesia. Jakarta: Restu Agung.
Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
Bakri La Suhu, 2011 dalam Tesisnya “Pemekaran Daerah : Pro-Kontra Dan Konspirasi (Studi Tentang Konfigurasi Elit dalam Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi Halmahera Selatan-Maluku Utara)
Published
2018-11-01