Journal title : Jurnal Ilmu Hukum Initials : Justisia Frequency : 2 issues per year (Januari & Juli) DOI : On Progres Online ISSN : Print ISSN : Editor-in-chief : Buhar Hamja Managing Editor : - Publisher : Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Indexing : Scholar | Garuda
REORIENTASI BIROKRASI DALAM DEMOKRASI MODERN: MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT MELALUI DIGITAL GOVERNANCE DAN AKUNTABILITAS PARTISIPATIF
Pergeseran fungsi birokrasi dari pelayan publik menjadi entitas teknokratis dan politis menimbulkan dilema serius dalam praktik demokrasi kontemporer. Birokrasi yang idealnya menjadi perpanjangan tangan rakyat sering kali bekerja lebih setia pada logika internal, efisiensi teknis, atau kepentingan politik elit, sehingga relasi antara warga dan administrasi berubah menjadi subordinatif. Tulisan ini menganalisis hubungan antara birokrasi dan kedaulatan rakyat dengan pendekatan kualitatif konseptual melalui tinjauan literatur, analisis doktrinal norma konstitusional, dan kajian kebijakan digital governance. Hasil analisis menunjukkan bahwa legitimasi birokrasi bergantung pada kemampuan menyediakan akses informasi, layanan publik yang responsif, dan mekanisme akuntabilitas partisipatif. Transformasi digital memberikan peluang untuk reorientasi birokrasi pro-rakyat, namun juga menimbulkan tantangan seperti eksklusi digital dan opasitas algoritmik. Reorientasi birokrasi perlu dilakukan melalui reformasi budaya organisasi, sistem rekrutmen berbasis merit, inklusi digital, dan mekanisme partisipatif yang memperkuat kontrol publik. Studi ini menegaskan bahwa birokrasi yang efektif, akuntabel, dan responsif merupakan prasyarat bagi kedaulatan rakyat yang nyata, bukan sekadar simbol konstitusional.
Copyright (c) 2026 JUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUM
TINJAUAN YURIDIS PENGARUH PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM LISTRIKPRABAYAR DI PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANAPELAYANAN PELANGGAN KAIRATU
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap pengaruh peningkatan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan program listrik prabayar (token Listrik) bagi masyarakat di lingkungan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kairatu. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik dan perlindungan konsumen, serta melihat implementasi dan dampaknya di Lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan, yang mencakup kemudahan akses, transparansi informasi, dan kecepatan penanganan masalah, memiliki signifikansi yuridis dalam memastikan hak-hak konsumen listrik prabayar terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi ketenagalistrikan. Secara khusus, tinjauan yuridis menyoroti kepatuhan PLN Kairatu terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah dan dampaknya terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Kesimpulan penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penguatan kerangka hukum dan peningkatan mekanisme pengawasan agar kualitas pelayanan program listrik prabayar dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan, demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai konsumen.
Kualitas Pelayanan, Listrik Prabayar, Perlindungan Konsumen, Standar Pelayanan Minimum
Copyright (c) 2025 JUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUM
HUKUM TRANSENDENTAL DAN INTEGRITASBIROKRASI DAERAH
Birokrasi daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam implementasi kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun, tekanan politik lokal, kepentingan elit, dan lemahnya sistem pengawasan internal sering memicu praktik korupsi yang menggerogoti Integritas birokrat dan menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini menelaah dinamika politik, praktik korupsi, dan penerapan prinsip-prinsip hukum transendental sebagai “nurani hukum” dalam birokrasi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus penyalahgunaan dana desa, wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dapat membimbing birokrat dalam pengambilan keputusan etis, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi korupsi, serta memperkuat legitimasi dan wibawa pemerintah daerah. Pendekatan hukum transendental memberikan kerangka refleksi moral yang relevan bagi birokrat dalam menghadapi dilema etis dan tekanan politik.
Birokrasi daerah, hukum transendental, integritas, korupsi, politik lokal
REORIENTASI BIROKRASI DALAM DEMOKRASI MODERN:MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT MELALUI DIGITALGOVERNANCE DAN AKUNTABILITAS PARTISIPATIF
Pergeseran fungsi birokrasi dari pelayan publik menjadi entitas teknokratis dan politis menimbulkan dilema serius dalam praktik demokrasi kontemporer. Birokrasi yang idealnya menjadi perpanjangan tangan rakyat sering kali bekerja lebih setia pada logika internal, efisiensi teknis, atau kepentingan politik elit, sehingga relasi antara warga dan administrasi berubah menjadi subordinatif. Tulisan ini menganalisis hubungan antara birokrasi dan kedaulatan rakyat dengan pendekatan kualitatif- konseptual melalui tinjauan literatur, analisis doktrinal norma konstitusional, dan kajian kebijakan digital governance. Hasil analisis menunjukkan bahwa legitimasi birokrasi bergantung pada kemampuan menyediakan akses informasi, layanan publik yang responsif, dan mekanisme akuntabilitas partisipatif. Transformasi digital memberikan peluang untuk reorientasi birokrasi pro-rakyat, namun juga menimbulkan tantangan seperti eksklusi digital dan opasitas algoritmik. Reorientasi birokrasi perlu dilakukan melalui reformasi budaya organisasi, sistem rekrutmen berbasis merit, inklusi digital, dan mekanisme partisipatif yang memperkuat kontrol publik. Studi ini menegaskan bahwa birokrasi yang efektif, akuntabel, dan responsif merupakan prasyarat bagi kedaulatan rakyat yang nyata, bukan sekadar simbol konstitusional.
Birokrasi, Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, Digital Governance, Akuntabilitas Partisipatif, Reformasi Administrasi Publik
INTEGRITAS PEMILU DALAM DEMOKRASI LOKAL: ANALISISWACANA ATAS PILKADA SERENTAK 2024DI MALUKU UTARA
Pilkada Serentak 2024 merupakan bagian dari proses demokrasi elektoral di Indonesia yang sangat penting, karena menentukan kepemimpinan di tingkat lokal dalam satu waktu diseluruh Indonesia/nasional. Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang menarik untuk ditelaah karena memiliki sejarah panjang dalam dinamika politik lokal yang kompleks, termasuk potensi konflik, praktik politik uang, dan lemahnya pengawasan pemilu. Dalam konteks ini, integritas penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi krusial sebagai penjaga kualitas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan merefleksikan bagaimana integritas penyelenggara pemilu dijalankan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi dan analisis wacana. Sumber data terdiri atas laporan resmi KPU dan Bawaslu, dokumen kelembagaan, serta pemberitaan dari media massa lokal dan nasional. Melalui pendekatan grounded theory dan analisis tematik, penelitian ini menemukan bahwa integritas penyelenggara pemilu di Maluku Utara masih menghadapi berbagai tantangan, seperti intervensi politik lokal, lemahnya penegakan kode etik, dan keterbatasan transparansi informasi publik. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan yang lebih mendalam, penguatan kapasitas pengawasan internal, serta peningkatan literasi publik untuk mendorong partisipasi warga dalam mengawal proses pemilu yang lebih jujur dan adil. Studi ini memberikan kontribusi terhadap wacana akademik tentang tata kelola pemilu serta relevansi praktik integritas di level lokal dalam konteks demokrasi negara berkembang.
Integritas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, Pilkada Serentak, Maluku Utara, Analisis Wacana, Demokrasi Lokal
ANALISIS KONSEP JUDICIAL PARDON DALAM PEMBAHARUANKITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan nasional. Salah satu konsep baru yang menonjol adalah judicial pardon, yakni kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah. Konsep ini menunjukkan pergeseran dari sistem pemidanaan retributif menuju sistem yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis dari penerapan judicial pardon dalam KUHP baru serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judicial pardon mencerminkan pengakuan terhadap nilai kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan antara kepastian hukum dengan nurani keadilan hakim. Namun, konsep ini juga menimbulkan tantangan implementatif, terutama dalam menjaga konsistensi penerapan dan menghindari penyalahgunaan wewenang hakim.
KETIDAKPASTIAN HUKUM PENGATURAN PERBUATAN TERCELADALAM PERSYARATAN CALON ANGGOTAKEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
Pengaturan frasa perbuatan tercela dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 10/2016) tidak disertai dengan makna tegas ihwal apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela, serta model penegakkan yang tidak terukur, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi calon anggota kepolisian yang sedang mengikuti seleksi ataupun bagi pihak kepolisian yang melakukan seleksi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Penulis menawarkan dalam rangka memberikan kepastian hukum maka pengaturan perbuatan tercela dalam Perkap 10/2016 diperlukan perbaikan pengaturan, khususnya adalah menyangkut jangkauan frasa perbuatan tercela meliputi apa saja, serta mekanisme yang terukur dalam penegakan dugaan perbuatan tercela tersebut. Penulis berpandangan bahwa didalam pengaturan frasa perbuatan tercela harus terdapat prinsip norma hukum yang jelas, terukur dan adil, bukan hanya mampu memiliki materi yang jelas antara batasan dan luasan makna, namun juga memuat prosedur yang terukur dan berimbang sehingga dapat ditegakkan secara adil.
Pengaturan, Perbuatan Tercela, Calon Anggota Polri
PENERAPAN KEADILAN SUBSTANTIF OLEH MAHKAMAHKONSTITUSI PADA SENGKETA PEMILIHANKEPALA DAERAH.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Kemudian untuk mengetahui alasan filosofis penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Disamping itu, untuk mengetahui implikasi penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu menginventarisasi dan meneliti bahan-bahan hukum dan data-data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerapkan paradigma keadilan substantif dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilukada. Hal tersebut terlihat dari cara Mahkamah Konstitusi mengadili perkara sengketa ini yang tidak hanya terbatas mengadili hasil penghitungan suara,namun juga memeriksa kecurangan dan penyimpangan yang terjadi dalam proses pemilukada yang dinilai melanggar asas-asas pemilu. Beberapa contoh putusan yang mencerminkan penegakan keadilan substantif itu antara lain memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, mendiskualifikasi calon dan memerintahkan pemilukada ulang serta mendiskualifikasi calon dan menetapkan langsung calon terpilih sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak ingin terpasung oleh bunyi undang-undang, jika undang-undang itu ternyata tidak mampu mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga Mahkamah Konstitusi perlu melakukan terobosan hukum guna mencapai keadilan substantif
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DI ERA DEMOKRASILANGSUNG: DINAMIKA, PROBLEMATIKA, DAN IMPLIKASITERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAHDI INDONESIA
Era demokrasi langsung di Indonesia pascareformasi telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya melalui mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Namun, dinamika ini menimbulkan problematika baru terkait mekanisme pemberhentian kepala daerah yang sering kali menimbulkan perdebatan antara aspek hukum, politik, dan etika pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dasar hukum, prosedur, dan implikasi pemberhentian kepala daerah terhadap prinsip demokrasi dan otonomi daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta data empiris dari beberapa kasus pemberhentian kepala daerah periode 2015–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian kepala daerah masih sering dipengaruhi oleh intervensi politik dan belum sepenuhnya mencerminkan asas rule of law serta kehendak rakyat yang memilih secara langsung. Selain itu, terdapat ketegangan struktural antara kewenangan pemerintah pusat dan hak politik masyarakat daerah, yang berpotensi melemahkan semangat otonomi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi regulasi, penguatan mekanisme pengawasan berbasis transparansi publik, serta penerapan prinsip akuntabilitas hukum yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi langsung. Dengan demikian, sistem pemberhentian kepala daerah harus diarahkan untuk menjamin keseimbangan antara legitimasi politik dan supremasi hukum dalam kerangka negara demokrasi konstitusional.
pemberhentian kepala daerah, demokrasi langsung, otonomi daerah, hukum tata negara, akuntabilitas politik.
DISKRESI GUBERNUR TERHADAP BUPATI/WALIKOTA YANG TIDAKTAAT KEPADA WEWENANG SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
Diskresi mengandung arti sebagai suatu tindakan pemerintah yang dilakukan atas inisiatif sendiri akibat terjadi kekosongan hukum (undang-undang) in concreto, kekosongan hukum harus diisi oleh pemerintah dengan menetapkan sendiri hukum yang berlaku terhadap kasus yang bersangkutan karena belum ada undang-undang yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah. berarti pemerintah bertindak seperti seorang hakim yang mengisi kekosongan hukum in concreto dengan cara melakukan penemuan hukum. Penyelesaian suatu masalah yang belum ada pengaturannya pemerintah tetap tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena bagaimanapun juga, dalam suatu negara hukum, segenap tindakan pemerintah harus ada batasannya. Pembatasan terhadap tindakan pemerintah pertama-tama dilakukan oleh hukum, dalam arti hukum positif. Namun, jika terjadi masalah baru yang belum ada pengaturannya, pemerintah dapat berpedoman kepada asas-asas hukum yang hidup dalam kesadaran hukum bangsa Indonesia. Bahkan, jika asas-asas hukum itu sulit ditemukan, tindakan pemerintahan yang dilakukan pejabat administrasi negara harus diuji terhadap norma-norma kelayakan dan kepatuhan. diskresi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atas inisiatif sendiri untuk menjalankan suatu undang-undang karena undang-undang sendiri tidak mengatur cara untuk menjalankannya secara khusus. Sebagai contoh, suatu undang-undang dan peraturan lain berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak diatur secara tegas tentang mekanisme pemberian sanksi terhadap bupati dan walikota yang tidak taat kepada wewenang yang dimiliki Gubernur, jika pemerintah tidak mengambil tindakan untuk menjalankan undang-undang tersebut, dengan sendirinya undang-undang itu tidak dapat dijalankan. Maka dalam kondisi tertentu, pemerintah harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menjalankan perintah undang-undang tersebut, yaitu dengan menetapkan sendiri syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu. Jika tidak ada patokan yang diberikan oleh undang-undang, syarat-syarat tersebut dengan sendirinya ditetapkan atas dasar penilaian pemerintah atau pejabat administrasi negara yang bersangkutan
Diskresi Gubernur Terhadap Bupati/walikota
PENGATURAN PENGUASAAN DAN PENGELOLAANTANAH ASET DAERAH
Istilah tanah aset daerah harus dibedakan dengan tanah negara, hal ini sangat penting untuk dipahaminya. Tanah aset daerah lahir dari tanah negara, tanah aset daerah maupun Tanah Negara lahir dari konsep menguasai Hak Negara sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara inilah yang melahirkan konsep Hak Menguasai Negara atas sumber daya agraria di Indonesia. Dari sudut pandang inilah, bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara.
Hukum Transendental dan Implikasi Etika dalam Perkembangan Dunia Digital
Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan baru bagi dunia hukum dan etika. Sistem hukum positif seringkali belum mampu menjawab persoalan yang muncul di ruang digital, khususnya yang menyangkut aspek moral dan spiritual. Hukum transendental sebagai pendekatan normatif-metafisik menawarkan kerangka nilai yang bersumber pada prinsip ketuhanan dan kesadaran etis. Artikel ini bertujuan mengelaborasi relevansi hukum transendental dalam menghadapi tantangan etika digital, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai transendental dapat memberi arah normatif yang lebih bermakna bagi tata kelola ruang digital yang manusiawi dan bermoral.
hukum transendental, etika digital, teknologi, hukum positif, spiritualitas,
PENDEKATAN NON LITIGASI PENYELESAIAN MASALAH DALAM PERSPEKTIF SEJARAH PERADABAN ISLAM
Dispute settlements have two form, litigation and non-litigation. Some options as an alternative dispute resolution non-litigation include mediation, negotiational and arbitration. Alternative dispute resolution has long been practiced in Islam to solve the pronlems. This qualitative-descriptive study uses a socio-historical approach that examines and alayzes the practice of alternative dispute resolution in general, and mediation, negotitation, arbitration in particular. This study aims to discuss the theory of non litigation dispute resolution and its application in various areas of life in the classical Islamic era. The key issue expored in this research is how to implement non ligitation dispute resolution practices in Islamc history and the event that they are used.The conclusion of this study are; first, the practice of alternative dispute resolution has been done in the classical Islamic era on the event of retaking the Hajar Aswad by using the method of mediation. Second, the pactice of negotiation on the event of the beginning of the Hudaibiyah treaty and the third, the practice of arbitration (tahkim) on event involving Muawiyah and Ali bin Abi Talib in the battle of Shiffin.
Dispute Settlement, Non- Ligitation, Islamic Law
PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN ANAK
Anak-anak memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi, seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuhnya pada saat pemeriksaan berlangsung. Hak dan kewajiban pada anak tetaplah berbeda dengan hak dan kewajiban orang dewasa. Anak lebih harus mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan yang khusus. Anak bukanlah untuk di hukum, melainkan untuk dibina dan dibimbing agar mampu menjadi manusia yang utuh, cerdas dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Anak terkadang mendapati situasi atau keadaan sulit yang mendorong anak melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai hukum, agama, kesopanan dan kesusilaan. Banyak faktor yang mempengaruhinya seperti, keadaan anak itu sendiri, keluarganya, korban atau masyarakat. Anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk di hukum terlebih kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Perlu pertimbangan yang kuat saat memasukan anak ke dalam penjara, karena akan berdampak buruk kepada keadaan mental dan kepribadian anak.
ASPEK ONTOLOGI, EPISTOMOLOGI DAN AKSIOLOGI FILSAFAT HUKUM
Dikatakan Fundamental Norm adalah “nilai yang hidup, seperti apakan nilaikepantasan itu pada suatu komunitas berbangsa dan bernegara sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan yang di pandang etis dalam tataran yang wajar pada masyarakatnya. Hanya saja kewajaran itu “pemberlakuan nilaiâ€, formalaitas serta norma-norma yang etis yang dianut dan diyakini itu harus memiliki tempat serta memeiliki standart perumusan secara baik sebagai variabel utama dimana norma hukum itu di buat dalam sebuah kerangka keilmuan yang pada mulanya ilmu hukum akan diperhadapkan pada kajian dasar tentang objek hukum, keberadaan hukum dan pemanfaatan hukum yang kesemuanya itu akan berkisar pada standart penalaran Filsafata Hukum sebagai induk dari keilmuan hukum. Aspek ontologi, epistimologi dan aksiologi Filsafat Hukum, memungkinkan kita akanmengawali pelajaran ilmu hukum dengan pertanyaan-pertanyaan dasar misalnya seperti, apa hukum itu, apa objek, apa ruanglingkup hukum,hingga apa hakekat hukum yaitu tujuan hukum itu?dan seterusnya. Pengetahuan Filsafat Hukum jika dipandang dari aspek cabang ilmu filsafat transcendental, memungkinkan penalaran yang dimaksudkan itu, sekiranya mudah dijangkau langsung oleh logika, sehingga mempelajarai ilmu hukum itu bukan dengantujuan pada mengetahui semata, melainkan memahami ilmu hukum baik teoritis maupun praktis, oleh karena hakekat pengetahuan ilmu hukum adalah memahami
Ontologi,epistomologi,aksiologi filsafat,
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN YANG TERJADI DI WILAYAH LINGKAR TAMBANG LELIEF
Provinsi Maluku Tengah dengan Sofifi sebagai ibukotanya, adalah salah satu provinsi di Indonesia yang juga sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan dengan keberhasilan pembangunan sebelumnya, di samping keberhasilan pembangunan (fisik) muncul atau timbul kejahatan dengan berbagai bentuk serta motif tertentu. Dalam wilayah Kota Weda Tengah yaitu di Desa Lelief terdapat aktivitas masyarakat melakukan penambangan Nikel. Kira-kira dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun areal pertambangan itu menjadi suatu perkampungan kecil. Masyarakat yang bermukim di areal itu dapat dikelompokkan, yaitu masyarakat penambang yang aktivitasnya mencari atau menggali batuan yang diperkirakan ada kandungan nikelnya dan kelompok masyarakat lain yang memiliki aktivitas melayani masyarakat pekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Era pembangunan ini, tidak dapat disangkal bahwa dengan pengelolaan sumberdaya alam tersebut, dapat menimbulkan akibat negatif, yaitu adanya pengerusakan lingkungan hidup kalau pengelolaannya tidak disesuaikan dengan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dengan pemberitaan dari mass media, dapat diketahui bahwa di wilayah daerah tertentu terjadi banjir bandang yang mengakibatkan kerugian materil yang cukup besar dan bahkan mengakibatkan adanya korban kematian. Dari segi lain diberitakan tentang kejahatan yang menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Adanya perampokan disertai dengan pembunuhan, perkosaan dan lain-lain serta korupsi secara besar- besaran di kalangan pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kejadian masing-masing jenis kejahatan tersebut, dapat dinyatakan bahwa ada beberapa faktor yang melingkari masing-masing jenis kejahatan, namun dapat disimpulkan bahwa faktor yang dominan adalah faktor kebutuhan (individu), keadaan dan kondisi lingkungan masyarakat penambang serta faktor kesempatan. Khusus kasus bentrok antar warga faktor yang dominan adalah faktor emosi yang tidak terkendali. Penanggulangan atau tindakan yang dilakukan agar tidak timbul kejahatan-kejahatan, maka oleh pihak kepolisian dan Satgas serta ketua kelompok pekerja tambang melakukan penjagaan, pemeriksaan dan penggeledahan sebagai tindakan preventif.
Tinjauan Â Kriminologis, Kejahatan, Â Di Wilayah Â Pertambangan Lelief
Kontrol Peradilan Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Ternate Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 Tentang Narkoba
Beberapa modifikasi tersebut antara lain penerapan keadaan-keadaan yang meringankan, baik finansial, lingkungan, dan emosional, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi kognisi dan niat seseorang pada saat melakukan kejahatan. Juga diperbolehkan untuk menyertakan keterangan ahli untuk menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana. Perlindungan berupa pengobatan dan/atau perawatan terhadap pecandu narkoba yang diberikan oleh pusat rehabilitasi narkoba merupakan wujud nyata dari bentuk “pengobatanâ€ terhadap pelaku kejahatan yang merupakan gagasan aliran neoklasik. Jenis Penilitian Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yurdis- empiris (penelitian campuran)atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultral atau das sein), karena dalam penelitian ini di gunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pelaksanaan kerja detoksifikasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba di pusat detoksifikasi perkotaan Kota Ternate telah memenuhi apa yang disyaratkan oleh hukum. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa Balai Rehabilitasi Penyakit Akibat Kerja di Kota Ternate telah menjalankan perannya dengan baik, dimana rehabilitasi tidak hanya sekedar rehabilitasi sosial dan medis tetapi juga meliputi pengembangan diri dan kegiatan rekreasi yang disertai dengan terapi pemulihan narkoba. pecandu. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pengobatan kecanduan Narkoba, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat khususnya keluarga pecandu Narkoba, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pecandu Narkoba atau pengguna Narkoba tidak dipenjarakan ( dihukum oleh polisi) jika keluarga melaporkan/membawa anaknya ke tempat pengobatan narkoba atau ke kantor BNN, orang tua takut citranya tercoreng jika anaknya diketahui kecanduan narkoba yang masih belum diketahui banyak orang. Kegiatan ini didukung penuh oleh pemerintah (gratis). Kata kunci :
Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Ternate Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
FUNGSI KETETAPAN PAJAK DALAM KAJIAN HUKUM
Theoretically, the public law relationship is always one-sided or single-sided. Administrative or legal action is unilateral legal action. This study deals with the relationship between the public in the field of civil law which examines the tax aspects of the study of law. The method used is descriptive qualitative study, which describes the tax position in the study of civil law. In the civil law principle of autonomy in the form of freedom of the parties concerned to hold a legal relationship or not and to determine what the legal relationship. The Indonesian government is authorized to take legal action unilaterally in the tax assessment motivation wishes pouring it in the form of provisions. This means that the provisions of the tax law is the result of the actions set forth in the written form, as a form of motivation and desire of the government.
Administrative Law, Public Law, Government, Taxes
PELAKSANAAN FUNGSI KETETAPAN PAJAK DAN/ATAU KEPUTUSAN PAJAK DALAM HUBUNGAN HUKUM
Theoretically, in relation to the tax assessment in administrative law, known there are four (4) types namely tax assessments for underpayment, (underpayment), letter Tax Underpayment Supplement (SKPKBT), letter of tax assessment Zero (Neutral) (SKPN ) and the assessment letter on tax overpayment (SKPLB). In connection with the implementation of the functions of the tax assessment Permanence is a result of legal action rule. in state law, any legal action the government should be based on the principle of legality; "That the government must be subject to the legislation. In connection with the execution of duties, the government must abide by the principle of legality as formulated separately in the rule of law through the expression, the principle of the rule of law
Copyright (c) 2015 Justisia - Jurnal Hukum
POLITIK HUKUM, DALAM BINGKAI UUD 1945, HASIL AMANDEMEN (Analisis; Tentang Hak Asasi Manusia)
Dalam Pembukaan UUD 1945 tidak disebutkan secara ekplisit tentang hak asasi manusia, terkecuali tentang hak asasi bangsa. Namun bila dianalisis lebih dalam akan terlihat, bahwa masalah hak asasi,manusia terangkum dan terjelma di dalam hak asasi bangsa sebagaimana terlihat di dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yang mengatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa…â€ Kata kunci dari kalimat ini adalah bangsa dan kemerdekaan. Esensinya dari kata kunci itu adalah kemerdekaan sebagai hak. Dalam hal ini peranan hukum merupakan hal yang pokok untuk menjaga dan melindungi HAM dan peranan itu menjadi kewajiban bagi negara. Oleh karena negara Indonesia adalah negara hukum, maka salah satu fungsi negara hokum adalah untuk memberikan, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, Negara hukum adalah ditujukan untuk menjamin atas hak-hak asasi. Jaminan itu harus terbaca dan tertafsirkan dari konstitusi yang berlaku dalam suatu negara, atau setidak tidaknya termaklumi dari praktek hukum dan ketatanegaraan sehari-hari.
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAHAN KECEMATAN TERNATE UTARA DALAM SISTEM PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Sebelum menerapkan otonomi daerah, Indonesia menggunakan sistem sentralisasi, dimana seluruh keputusan berada di pemerintahan pusat. Sistem ini dianggap tidak berhasil karena selain terjadi ketidakseimbangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, juga secara umum daerah perkembangannya sangat lambat karena lebih banyak menunggu kebijaksanaan dari pemerintah. Desentralisasi dianggap sebagai sistem yang tepat diberlakukan karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar sehingga urusan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.[1] Sistem ini lebih efektif karena sistem ini lebih cepat dalam menyelesaikan.
Copyright (c) 2020 Justisia - Jurnal Hukum
PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TOBELO NOMOR;47/PID.SUS/2021/PN.TOB.
Dalam menanggulangi kejahatan narkoba, maka aparatur hukum telah melakukan berbagai cara baik itu melalui tindakan preventif yang telah mendapat perhatian khusus yang strategis dalam menanggulangi kejahatan, dengan tujuan agar dapat meminimalisir meningkatnya kejahatan tersebut. Penulisan ini melalui suatu riset normatif yang memandang kejahatan narkoba harus ditanggulangi secara baik melalui tindakan preventif dan tindakan represif juga merupakan Salah satu bentuk cara (metode) untuk penanggulangan kejahatan narkotika melalui bekerjanya Lembaga-lembaga hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Dalam putusan tersebut ada dugaan yang memandang bahwa Judex Facti tingkat pertama tidak menggali dan meneliti secara keseluruhan fakta hukum yang berkembang dalam persidangan, karena fakta yang terungkap juga telah menunjukan bahwa hakim keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I. Ada ketidaksesuaian alat bukti dengan fakta kejadian yang mestinya harus di takar dengan kehati-hatian karena dalam hukum pembuktian, jika dilihat berdasarkan fakta persidangan, alat bukti surat dan saksi merupakan bukti yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian antara satu dengan yang lain, hal ini tidak dibenarkan dalam hukum acara pidana, sedangkan secara teoritis bukti itu harus dibuat terang, bahkan ada prinsip dalam hukum pidana bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Dengan demikian mestinya berdasarkan fakta hukum yang berkembang dalam persidangan, seharusnya terdakwa dinyatakan tidak bersalah karena tidak memenuhi standar pembuktian, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut di atas tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Copyright (c) 2022 Justisia - Jurnal Hukum
PENEGAKAN HUKUM DALAM TEORI HUKUM PROGRESIF
Studies on the law, always refer to the legal sense of the two aspects, first; understanding of the law in the concept as a norm - the norm, the law will terkonsepkan as prescriptions - prescriptions of the attitude of what to do people in the community. prescriptions - prescriptions were called patten for behavior. second; understanding of the law in the concept as fact - the fact that the law will terkonsepkan as overall descriptions of their human social behavior are relatively berketeraturan who thus reveal their behavior patterns ajek.diskripsi - the description of the so-called patten of behavior.
Copyright (c) 2018 Justisia - Jurnal Hukum
PRESIDENSIALISME DALAM SISTEM MULTI PARTAI DI INDONESIA
Copyright (c) 2019 Justisia - Jurnal Hukum
Hukum Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka, (Studi Kasus Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 7/ Pid.Pra/2021/PN Tob)
Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyelidik/penyidik dan atau penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan. tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang.
Copyright (c) 2021 Justisia - Jurnal Hukum
KEDUDUKAN HUKUM SAKSI YANG TIDAK HADIR DIPERSIDANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
The importance of witness testimony in the criminal justice process has started since the beginning of the criminal justice process. It must be admitted that the disclosure of cases of legal violations is largely derived from public information and statements. Likewise in the next process, namely at the level of the prosecutor's office and up to the court, witness testimony is the main evidence as a reference for a judge in determining whether a defendant is guilty or not, so here it is clear that witnesses have a very big role in the effort to uphold law and justice. In court evidence, it shows that the presence of witnesses is expected and is a determining factor in the success of uncovering a criminal act.
IMPLEMENTASI KONSEP DISKRESI DALAM PENANGGULANGAN COVID 19 MENURUT SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN
Secara umum bahwa konsepsi negara hukum modern menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar. Konsepsi negara demikian dalam berbagai literatur disebut dengan bermacam-ragam istilah, antara lain: Welfare state (negara kesejahteraan) atau social service state (negara memberi pelayanan kepada masyarakat),[1] atau negara melakukan tugas service public,[2] atau menurut istilah Lemaire disebut bestuurszorg (negara berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan Broom) atau welvaarsstaat stand verzogoingsstaat, atau menurut konsepsi Yuridis AM. Donner sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, disebut social rechstaat.[3]
Copyright (c) 2022 JUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUM
PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI
Kedaulatan sebagai konsep kekuasaan tertinggi dalam implementasinya menyentuh masalah proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini menyengkut mengenai jangkauan kedaulatan (domain of soveregienty) melalui analisis realisonal antara soveregienty dan subjek, yang terkait pada siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suaru Negara dan apa yang menjadi obyek atau sasaran dalam penerapan kekuasaan tersebut. Dari filosofi bentuk Negara, terdapat dua pola dasar pembagian kekuasaan dan kewenangan yang digunakan, yaitu: pertama, pola general competence atau open and arrangement, yang dinamakan otonomi luas, yakni urusan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersifat limitative dan sisanya (urusan residual) menjadi kewenangan pemerintah daerah. Di Negara federal, limitasi (pembatasan) kekuasaan atau kewenangan pemerintah pusat untuk menjalankan urusan pemerintah secara eksplisit tersurat didalam konstitusinya, sedangkan di Negara kesatuan tercantum dalam undang-undang atau aturan hukum yang lebih rendah. Kedua, pola ultraviles atau otonomi terbatas adalah urusan-urusan daerah yang ditentukan secara limitative (terbatas) dan sisanya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pembatasan ini dilakukan dalam suatu undang-undang atau peraturan pemerintah. Indonesia sebagai salah satu Negara kesatuan, yang pemerintahnya terbagi dalam pemerintah pusat (Pemerintah Pusat) dan pemerintahan subnasional (Provinsi,Kabupaten dan Kota) kedaulatan tidak terbagi dalam satuan-satuan pemerintah lainnya (Daerah-Daerah) oleh karena itu, satuan pemerintahan daerah tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam membentuk undang-undang dasar dan undang-undang, serta menyusun organisasi pemerintahnya sendiri. Keberadaan satuan pemerintah daerah adalah tergantung pada (dependent) dan di bawah (subordinate) pemerintah. Hal ini menjadi prinsip dasar Negara kesatuan, sebagai suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah-pisah. Pembagian kewenangan atau kekuasaan dan konteks Negara kesatuan dan federal dilakukan dua macam proses legislasi, yaitu melalui legislasi konstitusional (oinstitutional legislation) yang bisa digunakan dalam sistem federal serta melalui legislasi biasa (dituangkan dalam undang-undang pemerintah daerah), yang bisa digunakan dalam Negara kesatuan.
SISTEM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
Sampai sekarang umat manusia masih memandang kehadiran dan keberadaan lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, tetap perlu dan dibutuhkan. Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi masi tetap diandalkan bahwa peradilan sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan.
Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik yang terdiri dari beberapa pulau sehingga disebut dengan nusantara yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan ini tidak dimiliki oleh Negara lain , sala satu kebanggaan bangsa Indonesia dengan memiliki keaneka ragaman etnis, suku budaya/adat istiadat yang mempunyai nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang untuk dilestarikan dan mempunyai nilai yang cukup tinggi sebagai alat untuk membangun karakter bangsa dan merupakan modal sebagai kearifan lokal yang sangat dibangun oleh masing-masing daerah melalui provinsi dan kabupaten/kota diseluruh nusantara sepanjang masih diakui dan tidak bertentangan dengan nilai kearifan nasional yaitu nilai-nilai pancasila.