JOURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO, merupakan publikasi ilmiah yang terdiri dari beberapa kumpulan tulisan para dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamamdiyah Maluku Utara (UMMU), diterbitkan secara berkala yaitu 2 kali dalam setahun. Dalam setiap kali penerbitannya JOURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO mencakup tiga fokus kajian yakni masalah sosial, politik dan pemerintahan.
Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN TERNATE TENGAH KOTA TERNATE
Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam penilaian kinerja pemerintah. Penelitian bertujuan mengetahui Kualitas beserta faktor yang mempengaruhi Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate. Penelitian menerapkan metode deskriptif. Teknik penentuan informan dalam teknik Purposive Sampling yang berjumlah 10 orang. Penelitian mengungkapkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Ternate Tengah adalah Baik. Hal ini dilihat dari variabel Berwujud: indikator kedisiplinan pegawai baik, Kenyamanan Tempat cukup baik. Variabel Kehandalan: indikator kemempuan pegawai dalam melayani baik, Kemampuan pegawai dalam menjelaskan baik. Variabel Tanggapan: indikator merespon setiap masyarakat baik, Pelayanan dengan cepat baik. Variabel Jaminan: indikator ketepatan waktu pelayanan cukup baik, Kejelasan biaya sudah baik. Variabel Empati: indikator mendahulukan kepentingan masyarakat sudah baik, Keramahan pegawai sudah baik. Faktor penghambat proses pelayanan pada kantor Kecamatan Ternate Tengah adalah Ketepatan waktu pelayanan baik karena masih sering terlambat apabila ada terjadi ada kendala seperti komputer yang rusak maupun berkas yang dibawa masyarakat kurang lengkap. Peningkatan kualitas pelayanan publik pada kantor kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, maka disarankan kepada bapak camat agar menambah anggaran untuk sarana dan prasarana, memberikan pelatihan kepada pegawai dan untuk masyarakat bisa menyiapkan berkasnya lebih lengkap.
Kualitas, Pelayanan Publik dan Kecamatan
Copyright (c) 2026 JOURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DESA SATU MILIAR (Studi Analisis Penggunaan Dana Satu Miliar Di Desa Sambiki Tua Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Penggunaan Dana Satu Miliar Di Desa Sambiki Tua Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai dan mengetahui hambatan-hambatan dalam penggunaan dana Satu Miliar. Metode penilitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yaitu penulis berusaha memberikan gambaran khusus tentang objek yang ditulis serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan satu desa satu miliar, sedangkan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan bantuan data sekunder. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana Satu Miliar di Desa Sambiki Tua Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Desa Sambiki Nomor 02 Tahun 2014 tentang APBDes tahun 2014 yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pasal 19 dijelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan hambatan yang dialami dalam penggunaan dana Satu Miliar yaitu (1) rendahnya SDM aparatur pemerintah desa Sambiki, (2) kurangnya pengalaman aparatur pemerintah desa dalam penggunaan dana Satu Miliar karena tingkat pendidikan, (3) Kurangnya koordinasi dari Kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), dan (4) kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Implementasi Kebijakan, Dana Satu Miliar
PENERAPAN FUNGSI KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMERINTAH KECAMATAN PULAU TERNATE
Penelitian ini menggunakan Tipe dan jenis penelitian deskriptif Kualitatif. dalam pengumpulan data penulis menggunakan observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Sedangkan analisa data dipergunakan analisa deskriptif dimana masalah ini lebih dikaji lebih mendalam dengan membangun narasi sesuai tahapan reduksi data, penyajian data hingga menemukan kesimpulan akhir dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam upaya penerapan koordinasi dalam bidang Pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate, dalam berbagai bidang pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, peran koordinasi ini telah dijalankan dengan baik, dan dikoordinasikan dengan berbagai unsur stakeholders dalam wilayah pemerintahan Kecamatan, Koordinasi itu dibangun atas dasar suatu integrasi dalam kesatuan tindakan dan kesamaan gerak oleh unit-unit pemerintahan untut turut bersama-sama mencegah terjadinya perbedaan persepsi dan penafsiran dengan menggunakan metoda pendekatan personal.Hal ini telah menjukkan suatu kualitas koordinasi yang baik serta Dari sisi hambatan yang didapatkan oleh penulis terkait dengan koordinasi ini, tidak lebih pada masalah tingkat pemahaman dan pengetahuan aparat dalam menjalankan fungsi koordinasi terkait dengan proses penyelenggaraan pembangunan adapun hambatan yang ada menyangkut Keadaan wilayah sasaran, Sumber daya manusia, dan Pola fikir masyarakat yang masih nampak dala pelaksanaan Program Pemberdayaan yang ada di Kecamatan Pulau Ternate
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2009, TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Di Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu peneliti menguraikan dan menggambarkan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer yang terdiri dari hasil wawancara peneliti dengan informan dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumen dan bantuan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan desa khususnya di desa Mano dinilai belum efektif, karena secara konseptual dengan adanya Peraturan Bupati tersebut merupakan wujud dari aturan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Namun implementasi dari pemberlakuan peraturan tersebut tidak didasarkan pada hal-hal yang dianggap prinsip, dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah desa melalui pelatihan dan sosialisasi. Karena secara realitas, latar belakang pendidikan para aparatur pemerintah desa sangat relatif rendah sehingga proses pelatihan dan pembekalan akan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien oleh pemerintah kebupaten sangat dibutuhkan dalam merangsang kreatifitas dan etos kerja para aparatur desa, agar dapat mengarah pada proses pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Selain itu dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa Mano masih mengharapkan Alokasi Dana Desa (ADD) per tahunnya tanpa mengelola sumber-sumber keuangan dan pendapatan desa lainnya.
Implementasi, Kebijakan dan Keuangan Desa
RUANG HIDUP KOMUNITAS O’HONGANA MANYAWA
Hutan merupakan fenomena penting dalam kehidupan komunitas O’Hongona Manyawa (Orang Tugutil). Hutan bukan hanya sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat mendapatkan bahan makanan, tetapi lebih jauh lagi dianggap sebagai sumber kehidupan (Manga Wowango) dan sekaligus muara bagi eksistensi dalam perkembangan kehidupan komunitas O’Hongona Manyawa (Orang Tugutil) di dalam hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Ruang hidup O’Hongana Manyawa di Hutan Halmahera, Methode yang dipakai dalam penelitian ini yakni Field Research dengan mengunakan analisis isi yang bersifat kualitatif dengan pendekatan Think Description. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kesatuan hutan merupakan fenomena penting dalam kehidupan komunitas O’Hongona Manyawa (penyebutan orang luar: Orang Tugutil). Hutan bukan hanya sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat mendapatkan bahan makanan, tetapi lebih jauh lagi dianggap sebagai sumber dan sekaligus muara bagi eksistensi dalam perkembangan kehidupan komunitas O’Hongona Manyawa, Konsep ruang hidup bagi Komunitas O’Hongana Manyawa dalam hutan tidak hanya merupakan bangunan konseptual yang abstrak dan hanya hidup dalam alam pikiran komunitas yang bersangkutan, melainkan di nyatakan dalam bentuk sikap dari individu yang berada di alam hutan tersebut. Nampak dengan jelas ketergantungan hidup pada hutan sebagai sumber kehidupan (Manga Wowango)yang menghasilkan fungsi-fungsi yang dapat dirasa dan dilihat. Misalkan salah satu fungsi hutan menurut pengetahuan lokal O’Hongana Manyawa, Kebaikan Hutan (o’poiha fongana) menyimpan Sumber Air untuk kehidupan mahluk-mahluk yang berada di wilayah hutan tersebut, menjaga hutan sama halnya menjaga sumber air bagi kehidupan anak cucu mereka. Pengetahuan lokal O’Hongana Manyawa tentang Hutan sebagai Sumber Kehidupan (manga wowango) sudah menjadi pedoman hidup dimana setiap sikap dan tingkah laku dalam menjaga hutan sudah sejak lama telah berakar dalam alam jiwa individu O’Hongana Manyawa.
Ruang Hidup, Komunitas dan O’Hongana Manyawa
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DIPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2018 DI TENGAH KONFIK KEPENTINGAN PEREBUTAN 6 DESA DI WILAYAH KABUPTEN HALMAHERA BARAT DAN HALMAHERA UTARA
Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial yang terjadi Pilkada pada daerah sengketa batas wilayah yang dialami oleh masyarakat 6 (enam) Desa antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara. Dari hasil lapangan yang didapatkan bahwa Pemetaan Ulang dan Penetapan Batas Wilayah yang Jelas: Pemetaan ulang yang komprehensif dan akurat harus dilakukan untuk menentukan batas wilayah yang sah dan disepakati oleh semua pihak terkait. Pemerintah pusat, bersama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terlibat, perlu melakukan survei geografis dan administrasi untuk memperjelas batas wilayah. Penetapan batas yang jelas akan mengurangi potensi konflik dan memperbaiki pengelolaan administrasi publik serta kepemilikan tanah di desa-desa perbatasan. Dialog dan Mediasi Antar Pihak Terkait: Mengadakan forum dialog dan mediasi antara pemerintah kabupaten, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas dan menyelesaikan sengketa batas wilayah. Proses ini harus transparan dan inklusif, memungkinkan semua pihak untuk menyampaikan pandangan dan mencari solusi bersama. Dukungan dari lembaga independen atau mediator yang profesional dapat membantu dalam mencapai kesepakatan yang adil. Peningkatan Koordinasi Administrasi Kependudukan dan Pemilihan: Memperbaiki koordinasi antara pemerintah kabupaten, KPU, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa administrasi kependudukan dan pendaftaran pemilih dilakukan dengan akurat. Sosialisasi kepada masyarakat tentang perubahan batas wilayah dan dampaknya terhadap administrasi kependudukan harus dilakukan secara menyeluruh untuk menghindari kebingungan dan kesalahan dalam data pemilih.
emungutan Suara Ulang, Pemilihan Gubernur 2018, Konflik Kepentingan, Halmahera Barat, Halmahera Utara
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI KANTOR POLRES PULAU MOROTAI
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Kebijakan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi di Kantor Polres Pulau Morotai. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil temuan penelitian dan analisis data yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan Peraturan Kapolri (PERKAP) No.5/2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM di Kantor POLRES Pulau Morotai sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan; Pertama, Aspek sumber daya manusia/jumlah personil yang ditugaskan sudah cukup memadai yakni 7 orang personil, sisi keuangan juga sudah cukup memadai karena biaya pengelolaan SIM berjumlah Rp. 37.440.000/tiap tahun, yang sumbernya berasal dari PNBP. Kedua, Aspek komunikasi antara personil Polres Pulau Morotai dan Masyarakat/pemohon juga sudah baik. Ketiga, Aspek disposisi/pembagian tugas sudah sesuai dengan Keputusan Kapolres Pulau Morotai No:KEP/25/XII/2020. Keempat, Aspek struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Kapolri dan SOP tentang Pelayanan SIM di Polres Pulau Morotai sudah diatur kedalam Keputusan Kapolres Pulau Morotai No:KEP/25/XII/2020 tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan SIM. Namun yang perlu diperhatikan yakni waktu pelayanan SIM yang dinilai terlalu lama, yakni pelayanan SIM Bagian Service Delivery dan pelayanan SIM Hilang yang waktunya 95 menit dan SIM Hilang hanya 15 menit.
Implementasi, Peraturan Kapolri dan Pelayanan SIM
KOLABORASI TRIPEL HELIX DALAM PEMBANGUNAN UMKM DI WILAYAH PROPINSI MALUKU UTARA
Kolaborasi Tripel Helix dalam Pembangunan UMKM Di wilayah propinsi Maluku Utara. Penulisan ini bertujuan memperdalam pengetahuan tentang Kolaborasi tripel helix dalam pembangunan umkm Di wilayah Propinsi Maluku Utara dengan sub tema; Pembangunan usaha UMKM Mikro dan Pembangunan usaha UMKM Makro. Penelitian ini penulis menggunakan Penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) menggunkan buku-buku dan literatur-literatur lainnya. Dengan berbagai sumber informasi berupa catatan dan teks yang diteliti. Kesimpulan: Kolaborasi dan kerjasama pengembangan usaha UMKM Mikro dapat memberikan nilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi, bila menggunakan actor helix sebagai stakeholder dalam menyiapkan regulasi, memetakan peluang usaha berdasarkan krakteristik wilayah, menyiapkan investasi modal usaha serta merumuskan rencana strategis untuk mewujudkan tujuan kesuksesan usaha UMKM. Sedangkan Pembangunan usaha makro yang sukses; memerlukan rencana yang baik, waktu yang tepat, manajemen yang efektif, keberpihakan pemerintah yang pasti dan ketersediaan modal yang cukup serta jaminan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Saran : untuk meningkatkan pertumbuhan usaha UMKM, dibutuhkan keberpihakan tiga stakeholder yaitu; Pemerintah, universitas dan industry/bisnis. Kerja sama ini bertujuan untuk mengisi dan menyiapkan sarana prasarana seperti konsep, regulasi, dan sumberdaya yang menjadi kebutuhan usaha UMKM.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DESA (Studi Di Desa Balbar Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Desa Balbar dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Desa Balbar pada tahun 2016 belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat masih rendah karena hanya sebagian mayarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan kantor desa. Bentuk partisipasi masyarakat sebatas partisipasi berupa tenaga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap ringan, misalnya membersihkan lokasi kantor desa, dan menyiapkan konsumsi untuk pekerjan. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dikarenakan (1) pembangunan gedung kantor desa adalah kegiatan proyek dan bukan swadaya, proyek yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan tahun 2015 yang berjumlah Rp. 172.750.000,-. (2) faktor pola pikir masyarakat yang sebagian tidak berpartisipasi, dengan anggapan bahwa pembangunan kantor desa anggarannya besar jadi tidak perlu masyarakat berpartisipasi secara langsung dan sebagian masyarakat tidak perduli atas pelaksanaan pembangunan kantor desa.
Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Desa
PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENANGANAN SENGKETA TANAH DI KELURAHAN MALIARO KECAMATAN TERNATE TENGAH (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate)
Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate dalam penyelesaian sengketa tanah di Kelurahan Maliaro. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mencari informasi dari objek yang menjadi pusat peneliti baik itu dengan cara memperoleh sumber dari wawancara, dan dokumen. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) peran BPN dalam proses penyelesaian sengketah tanah melalui dua acara yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Pada non litigasi di lakukan musyawarah, sedangkan apabila tidak ada kesepakatan jalur akhir melalui litigasi. Dalam hal ini penyelesaian sengketa, khususnya sengketah hak atas tanah secara litigasi akan membuat biaya dan besar waktu yang cukup Panjang, peran atau kehadiran BPN adalah sudah mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat setempat (warga Maliaro) sehingga terrealisasi dalam system penerapan penyelesaian sengketa tanah di berbagai daerah termasuk di Kelurahan Maliaro. (2) faktor-faktor penyebab sengketah tanah di Kelurahan Maliaro yakni, a. persoalan sertifikat tanah yang kurang jelas, b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, c.legalitas tanah yang kurang jelas.
Copyright (c) 2024 Sitti Nurul Kholizah Ishak
STABILITAS POLITIK PEMERINTAH LOKAL DALAM IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DI INDONESIA (RELASI VERTIKAL DAN HORISONTAL)
Stabilitas politik pemerintahan local dalam implementasi desentralisasi di Indonesia (relasi vertical dan horizontal). Untuk mengetahui bagaimana “stabilitas politik pemerintahan local dalam implementasi desentralisasi di Indonesia (dilihat dari relasi vertical dan horizontal) “. Dengan sub pembahasan, yaitu; perkembangan ekonomi dari asas money follows function, perkembangan pelembagaan baik struktur maupun proses politik dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, partisipasi politik atas keterlibatan warga negara terhadap penyerahan wewenang desentralisasi, serta hubungan relasi vertical dan relasi horizotal. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif studi Pustaka (library research) untuk mengkaji tentang stabilitas politik pemerintahan local dalam implementasi desentralisasi di Indonesia (relasi vertical dan horizontal). Perkembangan Ekonomi adalah proses perkembangan barang untuk menunjang perkembangan ekonomi dalam waktu jangka Panjang sesuai kebutuhan. Kemudian money follows function (uang mengikuti fungsi) merupakan pendekatan penganggaran berdasarkan kebutuhan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh masing – masing fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki untuk kemanfaatan masyarakat. sedangkan money follows program penganggaran berbasis pada fungsi dan program prioritas yang memberikan manfaat nasional lebih besar. Kemudian perimbangan keuangan terbagi menjadi keuangan negara dan keuangan daerah. Urusan pemerintahan konkuren, merupakan urusan Bersama yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota. Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahn wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berwenang mengurus 6 (enam) urusan, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berwenang mengurus 18 ( delapan belas) urusan. Sedangkan urusan pilihan terdiri dari 8 (delapan) urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan diserahkan sebahgian kewenangan kepada pemerintah provinsi. Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk daerah mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Desentralisasi terdiri dari ; Desentralisasi politik atau desentralisasi ketatanegaraan (territorial dan fungsional), desentralisasi fiscal, desentralisasi ekonomi atau pasar dan desentralisasi administrasi (Dekonsentrasi, delegasi dan devolusi). Relasi vertikal mencakup hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang melibatkan transfer kekuasaan, sumber daya, dan tanggung jawab antara kedua tingkatan pemerintahan. Relasi horizontal berkaitan dengan hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah lainnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Stabilitas Politik, Ekonomi, Desentralisasi, Urusan Pemerintahan Konkuren
PERAN PEMERINTAH KOTA TERNATE DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KELURAHAN RUA (Studi Kasus Dinas Perikanan Dan Kelautan Kota Ternate)
Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah kota ternate dalam pemberdayaan masyrakat nelayan di kelurahan Rua, dan kendala yang di hadapi pemerintah kota dalam melihat problem yang di alami oleh masyarakat nelayan sehingga menjadi bahan evaluasi guna memberikan kesejahteraan dan upaya pemerintah untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Hasil penelitian menunjukan: Pertama, Peran Pemerintah Kota Ternate Dalam Pemberdayaan Masyarakat nelayan Di Kelurahan Rua berpedoman pada peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku umum. Kota Ternate telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberdayakan nelayan, dengan menyelenggarakan program-program pemberdayaan nelayan seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan kelembagaan nelayan, namun dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya optimal. Kedua, faktor yang mempengaruhi pemberdayaan nelayan meliputi faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung yakni kuantitas sumber daya manusia, bantuan modal usaha dan alat tangkap, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor penghambat yakni kurangnya kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan fasilitas penunjang dan belum optimalnya kebijakan yang di buat Pemerintah Kota Ternate.
Peran, Pemerintah, Pemberdayaan, Masyarakat Nelayan
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA PASTABULU KECAMATAN MANGOLI UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Tujuan dari yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Pastabulu Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Rangkaian penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni berusaha mengeksplorasikan dan mengklarifikasi suatu fenomena atau kejadian sosial dengan upaya mendeskripsikan sejumlah variable yang berkaitan dengan masalah atau unit masalah yang diteliti oleh penulis. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: Pertama, Strategi yang digunakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat nelayan atau kelompon nelayan yakni: 1) Pembentukan Kelompok, 2) Pengadaan sarana penangkapan, 3) Peningkatan pengetahuan dan kreativitas masyarakat atau kelompok nelayan melalui sosialisasi, dan 4) Pengadaan bibit ikan garopa putih untuk kelompok nelayan agar dikembangkan melalui teknik pemeliharaan menggunakan keramba. Kedua Adapun kendala dalam proses pemberdayaan masyarakat atau kelompok nelayan yakni: 1) Teknik pengetahuan masyarakat atau kelompok nelayan terkait pengelolaan potensi desa di sector perikanan yang masih minim, 2) Pengadaan sarana penangkapan yang tidak mengalami perkembangan, dan 3) BUM Desa tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
Strategi, Pemberdayaan dan Masyarakat Nelayan
PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI KECAMATAN PULAU MANGOLI TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami persepsi masyarakat terhadap Pemerintah Kecamatan Mangoli Tengah dalam memberikan pelayanan publik pasca pemekaran kecamatan. Penelitain ini menggunaan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis Deskriptif (Descriptif Reseearce) yakni mendeskripsikan fakta-fakta sosial Pollitik yang bersentuhan dengan objek yang diteliti. Sebagaimana yang disarankan dalam teknik Penelitian Deskriptif pada umumnya dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, Pertama : Pelayanan publik di bidang pendidikan pasca pemekaran Kecamatan Mangoli Tengah, telah berjalan dengan baik. Walaupun demikian bentuk pelayanan publik pada sisi pendidikan mesti terus ditingkatkan dengan perlu dibangunnya lembaga pendidikan formal diberbagai desa yang belum ada lembaga tersebut sebaga basis transformasi ilmu pengetahuan. Keciuali itu pula, masih terdapat kekurangan guru. Kedua : Pelayanan publik bidang kesehatan belum berjalan secara maksimal, oleh karena tenaga kesehatan yang ada tidak representative dengan jumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Kecamatan Mangoli Tengah
Persepsi Masyarakat, Pelayanan dan Pemekaran
EFEKTIFITAS PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DALAM MELAYANI PASIEN RAWAT JALAN DI PUSKESMAS DESA MADAPOLO KECAMATAN OBI UTARA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelayanan kesehatan gratis dalam melayani pasien rawat jalan di puskesmas desa Madapolo Kecamatan Obi Utara. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumen dan bantuan data sekunder. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan kesehatan gratis dalam melayani pasien rawat jalan di Puskesmas Madapolo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan masih dinilai belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator efektifitas yang belum terpenuhi, terutama kepastian pelaksanaan pelayanan untuk pasien rawat jalan yang waktu kontrol terhadap pasien rawat jalan sama sekali belum sesuai harapan para pasien, karena pihak puskesmas/dokter jarang mengunjungi pasien untuk melakukan pelayanan dan bahkan harus pihak keluarga yang datang langsung ke puskesmas untuk memberitahu kapan pasien dikontrol lagi, belum memadainya sumber daya manusia (SDM) tentang tingkat profesional tenaga medis (khususnya tenaga dokter, bidan dan perawat), serta minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas Madapolo. Sedangkan dari aspek keterbukaan informasi kesehatan masih belum berjalan dengan efektif karena faktor rentang kendali antar desa dengan pusat puskesmas yang ada di kecamatan dan faktor kondisi iklim/cuaca yang sering pengalami pancaroba, serta prosedur pelayanan kesehatan dinilai cukup baik namun perlu untuk diatur sesederhana mungkin sehingga alur pelayanan tidak berbelit-belit dan membingunkan para pasien yang datang berkunjung di puskesmas Madapolo.
Efektivitas, Pelayanan dan Kesehatan Gratis
PERAN PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN (Studi Pada Kantor Pusat PT. Nusa Halmahera Minerals)
Penelitian ini bertujuan yakni pertama, untuk mengetahui peran pimpinan/ Presiden Direktur dalam meningkatkan disiplin kerja karyawan di Kantor Pusat PT. Nusa Halmahera Minerals, dan kedua, mengetahui bentuk tindakan sanksi yang dilakukan oleh pimpinan terhadap karyawan yang tidak disiplin. Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (lapangan) yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai sifat, keadaan, peristiwa atau aktifitas dalam sebuah lembaga, kemudian menjabarkan dengan permasalahan yang di teliti melalui sejumlah indikator yang berkenaan. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer melalui observasi dan wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh melalui arsip-arsip dan dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh Pimpinan/presiden Direktur PT. NHM dalam meningkatkan disiplin kerja karyawan selama ini sudah dilakukan dengan baik. Peran Pimpinan/presiden Direktur yakni dengan menekankan arti pentingnya disiplin kerja, pimpinan senantiasa memberikan contoh kedisplinan, tidak mentoleransi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh karyawan dan memberikan reword terhadap staf yang disiplin. Selain itu juga, peran Pimpinan/ presiden Direktur PT. NHM yakni pertama, selalu memacu, menuntun dan membimbing, membangun dan memberi atau membangun motivasi-motivasi kerja; kedua, selalu memberikan supervisi/pengawasan yang efisien dan membawa para karyawannya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuanwaktu dan rencana; dan ketiga, selalu membuka huubungan dengan pihak-pihak luar untuk memajukan perusahaan. Sedangkan untuk bentuk tindakan sanksi/hukuman bagi karyawan PT. NHM yang tidak disiplin yakni dengan memberikan beberapa peringatan, mulai dari Surat Peringatan Tertulis 1 (SP-1), Surat Peringatan Tertulis 2 (SP-2) dan hingga pada tahapan Surat Peringatan Tertulis 3 (SP-3).
KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DALAM PELAYANAN PENYALURAN AIR BERSIH (Studi di Kelurahan Moya RT 05-RT 08 Kecamatan Ternate Tengah)
Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami dan mengetahui secara mendalam tentang kinerja PDAM Kota Ternate dalam penyaluran air bersih di Kelurahan Moya RT 05-RT 08 Kecamatan Kota Ternate Tengah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang obyek yang di teliti serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data yaitu berjumlah 9 Orang terdiri dari Kepala Sub. Seksi Distribusi atau penyaluran air bersih PDAM Kota Ternate, Lurah Kelurahan Moya, Ketua RT 05 dan Ketua RT 08 Kelurahan Moya, serta masyarakat 5 Orang, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumentasi dan bantuan data sekunder. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa Penyediaan air bersih di Kelurahan Moya RT 05 - RT 08 Kecamatan Kota Ternate Tengah sejauh ini belum dianggap efektif, karena Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate dikatakan berhasil atau efektif apabila masyarakat telah benar-benar memperoleh distribusi air secara merata. Hal ini Karena, upaya penyediaan air bersih masih berada dalam tataran penyambungan pipa yang diorientasikan pada tiap-tiap RT di Kelurahan Moya, sedangkan yang di inginkan oleh masyarakat Kelurahan Moya yaitu instalasi penyaluran air harus di salurkan pada setiap rumah di Kelurahan Moya terutama pada RT 05-08. Namun di yakini benar bahwa saat ini,, pihak PDAM Kota Ternate senantiasa berupaya keras dengan menyalurkan air bersih dengan menggunakan metode dourp air melalui mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air bagi masyarakat Kelurahan Moya terutama pada RT 05-RT 08 meskipun masi juga belum efektif sesuai dengan harapan masyarakat.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PENGAMANAN TNI-AD (Studi Tentang Strategi Kompi Senapan E Batalyon Infanteri 732 Banau dalam Pengamanan Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan strategi Kompi Senapan E Batalyon Infanteri 732 Banau dalam Pengamanan Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah, dengan menggunakan metode penelitian yakni deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Adapun yang menjadi sumber data yaitu berjumlah 5 Orang terdiri dari Danki, Tamudi/Yanrad, Banton TON BAN POKKO, Danton I, dan Danton II. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dokumentasi dan bantuan data sekunder. Hasil penelitian yang menunjukan ada berbagai langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh Kompi Senapan E dalam pengamanan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah, strategi dimaksud yaitu (1) membentuk pos-pos kecil kecil di area-area yang diperkirakan rawan terjadinya gesekan-gesekan antar masa pendukung kandidat calon Bupati, (2) Melaksanakan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi untuk melaksanakan tindakan anarkis serta menghindari bentrokan antar masa, dan (3) Melaksanakan patroli ke wilayah-wilayah, terutama wilayah yang rawan untuk mengantisipasi adanya pergerakan masa yang menjurus kepada tindakan anarkis. Selain strategi yang telah dilakukan, ternyata terdapat kendala-kendala yang dihadapi Kompi Senapan E dalam melaksanakan pengamanan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah, kendala-kendala dimaksud yaitu (1) Minimnya Akomodasi; tempat tinggal anggota, logistik/ makan anggota, (2) Komunikasi yang sulit dilakukan antar anggota, dan (3) Keterbatasan kewenangan dalam mengambil tindakan secara langsung jika terjadi bentrok massa/demonstrasi massa antar pendukung calon Bupati.
STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA AIR TERJUN TIGA BIDADARI DI DESA DAKAINO KECAMATAN WASILE TIMUR KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan wisata Air Terjun Tiga Bidadari. dan Kendala-kendala apa saja yang di hadapi dalam pengembangan wisata Air Terjun Tiga Bidadari di Desa Dakaino. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif Menurut Bogdan dan Taylor dalam Rulam, (2016) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. . Hasil penelitian ini yaitu, Strategi yang digunakan dalam upaya pengembangan wisata Air Terjun Tiga Bidadari adalah (1) Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) dengan Mengadakan pembinaan kepada masyarakat sekitar objek wisata untuk menciptakan masyarakat yang sadar wisata, Ikut serta masyarakat dalam melestarikan dan menjaga alam dan hutan, Mengajak masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan di lokasi wisata dengan mengadakan kerja bakti bersama-sama. (2) Membentuk Kelompok Sadar Wisata, (POKDARWIS), (3) Peningkatan fasilitas pendukung wisata, (4) Menciptakan suasana kultural atau Budaya pada lokasi wisata, (5) Menciptakan suasana euforia pada lokasi wisata. Adapun kendala yang dihadapi dalam pengembangan wisata Air Terjun Tiga Bidadari yaitu, batas Administratif Desa, kepastian hukum dan anggaran.
PEMEKARAN PULAU MANGOLI RAYA SEBAGAI DAERAH OTONOMI BARU ANTARA ISU POLITIK DAN KONFLIK KEPENTINGAN ELITE
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan konflik kepentingan dalam perencanaan pemekaran Pulau Mangoli. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Sementara pengumpulan data yang peneliti lakukan yakni dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, perencanaan Daerah Otonomi Baru Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula yang menjadi agenda Prioritas Pemerintah Daerah saat ini melahirkan perbedaan pendapat di kalangan Elit Politik, yang dimana aktor strategis sendiri sangat optimis dengan keinginan Tersebut. Sementara dilain pihak elit Legislatif malah menunjukan sikap pesimis bahkan Sebagian masyarakat Pulau Mangoli pun memandangnya dengan berbeda bahwa ada Sebagian yang merasa Pulau Mangoli sangat mungkin untuk dimekarkan dan Sebagian lainnya berada pada posisi dilematis. Kedua, bahwa rencana pemekaran Pulau Mangoli merupakan sebuah keinginan sebagian elit lokal dan mayoritas masyarakat yang telah muncul jauh sebelumnya bersamaan dengan persiapan pemekaran Pulau Taliabu pada tahun 2013 saat itu. Akan tetapi upaya untuk memisahkan Mangoli dari daerah induknya hanyalah sebuah wacana yang bersifat nonformal yang sampai sekarang ini tidak ada arsip terkait dokumen pemekaran tersebut meskipun daerah kesiapan pemekaran (Pulau Mangoli) sangat urgen untuk dipisahkan menjadi sebuah daerah yang mandiri.
Daerah Otonomi Baru dan Konflik Kepentingan
REKONSTRUKSI PENGATURAN PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH
Proses penetapan Kepala Desa pada tahap lapangan sering kali terjadi persoalan, dan persoalan tersebut salah satunya bersumber dari pengaturan yang tidak seragam antara regulasi pada tingkat pusat dan daerah. Persoalan tersebut terkonfirmasi satu contoh kasus yang muncul adalah ihwal bagaimana menentukan calon kepala desa terpilih ketika pasangan calon kepala desa mendapat perolehan suara yang sama di Kabupaten Halmahera Barat. Berdasar pada pertanyaan hukum tersebut maka apabila mendasarkan pada Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Penetapan kepala desa terpilih akan didasarkan pada perolehan suara sah yang lebih luas, sementara apabila berdasar pada Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Kabupaten Halmahera Barat, Maka penetapan kepala desa terpilih akan mendasarkan pada jumlah pemilih terbanyak pada tempat pemungutan suara (TPS). Penulis menawarkan agar terdapat kepastian hukum maka, perlu dilakukan rekonstruksi pengaturan ihwal penetapan kepala desa terpilih ketika terjadi perolehan yang sama, baik itu pada tingkat Pusat maupun pada tingkat daerah, yaitu dengan memberikan ketegasan bahwa dalam hal terdapat perolehan yang sama pada pemilihan calon kepala desa, maka untuk menetapkan calon kepala desa terpilih maka menggunakan sebaran perolahan suara yang lebih luas, dengan mendasarkan pada jumlah RT, dan yang kedua berdasar pada banyaknya jumlah pemilih, dimana keduanya bersifat kumulatif. serta memberikan definisi yang tegas ihwal apa yang dimaksud dengan jumlah pemilih dan apa yang dimaksud dengan wilayah yang lebih luas pada bagian ketentuan umum.
Rekonstruksi, Pengaturan dan Kepala Desa Terpilih
EFEKTIFITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PEMBUATAN E-KTP TERHADAP MASYARAKAT (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Tahun 2022)
Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik apabila pelayanan publik yang diberikan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan publik dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan publik ditentukan oleh faktor standar pelayanan yang dimiliki oleh penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama: Kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil pada tahun 2022 dinilai sudah sangat efektif dalam memberikan pelayanan pembuatan E-KTP terhadap masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kinerja mereka dalam memberikan pelayan kepada masyakat dengan sangat baik sehingga masyarakat mendapatkan kenyamanan pada saat melakukan pembuatan E-KTP. Apalagi didukung dengan sistem online sebagai inovasi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ternate dalam pembuatan E-KTP. Dengan menggunakan sitem tersebut maka tentunya bisa bemberikan kemudahan kepada setiap masyarakat yang ingin membuat KTP karena pelayanan yang diberikan akan menjadi lebih mudah, murah dan efektif. Kedua: Belum terdapat faktor-faktor yang sangat berarti yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif. Argumentasi tersebut didasarkan pada keterangan yang telah disampaikan oleh seruruh informan, baik perwakilan dari Dukcapil Kota ternate maupun masyarakat sebagai pemohon pembuatan E-KTP. Hal tersebut bisa terjadi karena segala fasilitas pelayanan yang tersedia dianggap sudah snagat memadai dalam mendukung peleyanan pembuatan E-KTP. Sehingga yang ada hanyalah faktor-faktor pendukung dalam pelayanan yang terlihat.
Copyright (c) 2023 JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA
KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN E-KTP DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (Studi Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan)
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Kinerja pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan pembuatan E-KTP. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, sedangkan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa,Produktifitas pelayanan dalam pebuatan E-KTP yang dilakukan oleh aparat dukcapil Kabupaten Halmahera Selatan telah menunjukkan tingkat efektifitas karena E-KTP mampu dibuat setiap harinya dengan jumlah yang tergolong banyak. Aspek orientasi pada kulitas layanan yang dikur dengan unsur kecepatan, ketepatan dan keakuratan aparat dalam memberikan pelayanan E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dapat dikatakan sudah baik dilihat dari proses perkaman yang terbilang singkat yakni dengan memerlukan waktu sekitar 15-20 menit saja. Perekaman E-KTP yang meliputi perekaman sidik jari, perekaman iris mata, pengambilan poto wajah dan tanda tangan, sudah bisa langsung terinput kedalam database E-KTP akan jadi dalam empat hari jika tidak terkendala material dan tanda tangan Kepala Disdukcapil KabupatenHalmahera Selatan.. Kinerja pemerintah dalam pemberian layanan untuk pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan yang diukur dengan tingkar responsifitas kepada masyarakat dapat dikatakan sudah sangat baik. Setiap masyarakat yang ingin mengurus pembuatan E-KTP kemudian langsun dilayanni dengan sangat baik oleh setip aparatur di kantor tersebut.. Kinerja aparat di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan yang diukur dengan tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dapat dikatakan sudah sangat baik. Hal itu karena sudah banyak cara telah dilakukan untuk memberikan kejelasan informasi terkait pembuatan E-KTP kepada masyarakat. Pertanggungjawaban aparat memberikan pelayanan yang dapat dilihat dari kepuasan masyarakat akan pelayanan yang di dapatkannya.
Kinerja, Pemerintah Daerah dan Pelayanan E-KTP
PERAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA KIRA KECAMATAN GALELA BARAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan kelompok tani, peran pemerintah sebagai dinamisator dalam pemberdayaan kelompok tani, dan mengetahui peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Kira Kabupaten Halmahera Utara.Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan.Analisis data menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Kira Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal, hal ini dilihat dari aspek pemerintah sebagai regulator (1) aturan/mekanisme, (2) kebijakan pemerintah belum sepenuhnya baik. Pemerintah sebagai dinamisator yakni (1) Sosialisasi, (2) Pendampingan, (3) Pelatihan, dan (4) kunjungan Lapangan. Dan Pemerintah sebagai fasilitator sebagai penyedia bibit unggul, pupuk, dan sarana produksi telah mampu memfasilitasi masyarakat petani cukup baik.
Peran Pemerintah, Pemberdayaan, Kelompok Tani
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN TELUK POWATE SEBAGAI DESTINASI WISATA DI PULAU MAKIAN
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dinamika proses collaborative governance dalam Pengelolaan Teluk Powate sebagai Destinasi Wisata di Pulau Makian, dimana proses kolaborasi melibatkan multi-stakeholder sesuai dengan kapasitas, motivasi dan sejauhmana keterlibatan mulai dari proses perencanaan dan implementasi dari masing-masing stakeholders. Sesuai dengan fokusnya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis data mengacu pada model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi bisa dilakuakn berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Membuat Rumah/Villa persinggahan dan merenovasi fasilitas pendukung lainnya. Nilai yang melandasi Bupati Halmahera Selatan membuka kembali Objek Wisata Teluk Powate adalah menghidupkan kembali tradisi Maka Pasiar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Suku makian yang tersebar diseantero Maluku Utara. Dimana tradisi mudik/pulang kampung oleh masyarakat Makian perantauan yang pulang ke Kampung halamannya setiap hari raya idulfitri maupun hajatan masing-masing desa disekitar Teluk Powate.
Collaborative Governance , Wisata Teluk Powate, Pulau Makian
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA TERNATE
Fungsi Pengawasan merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar penyelenggara pelayanan publik menjalankan tugasnya sesuai dengan yang seharusnya dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dari aspek penyelenggaraan maupun produk layanan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama: Fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD selalu dijalankan kepada pemerintah Kota dalam hal ini Wali Kota dan wakil Wali Kota beserta seluruh SKPD yang ada di Kota Ternate. Implementasi fungsi tersebut terus dilakukan oleh DPRD agar setiap program yang dijalankan oleh pemerintah kota bisa terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat demikian juga dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Ternate. Dalam mengimplementasikan fungsi tersebut, DPRD Kota Ternate melaksanakannya dengan cara melakukan pengawasan langsung, kelapangan, melalui sidang-sidang komisi, pengawasan terhadap penyusunan dan penetapan peraturan daerah dalam rapat paripurna, serta pengawasan terhadap penyusunan dan penggunaan APBD Kota ternate.. Kedua: Implementasi fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan dari DPRD telah dijalankan dengan maksimal di Kota Ternate. Dalam implementasi kewenangan tersebut juga sejauh ini belum ditemui banyak kendala oleh setiap anggota DPRD maupun secara kelembagaan. Hal tersebut bisa terjadi karena terdapat komitmen yang sama antara DPRD dan Pemerintah Kota Ternate untuk menjadikan pelayanan publik sebagai program prioritas yang harus terus ditingkatkan kualitasnya.
DPRD, Fungsi Pengawasan, Pelayanan Publik
PELAYANAN PUBLIK DALAM SOROTAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN KOTA TERNATE UTARA (Studi Tentang Efektifitas Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Kantor Lurah Kasturian)
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk prosedur alur pelayanan publik surat keterangan tidak mampu di Kantor Lurah Kasturian Kecamatan Kota Ternate Utara, dan (2) untuk mengetahui efektifitas pelayanan surat keterangan tidak mampu di Kantor Lurah Kasturian Kecamatan Kota Ternate Utara. Untuk mengkaji masalah dalam penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama: bentuk alur prosedur pelayanan surat keterangan tidak mampu sangat sederhana dan mudah sehingga masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam mengurus surat keterangan tidak mampu. Alur prosedur ditentukan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat, selain itu juga untuk memberikan gambaran proses pelayanan yang diberikan sangat sederhana. Kedua, pelayanan surat keterangan tidak mampu di Kantor Lurah Kasturian sudah efektif, ini dikarenakan semua ketentuan dari standar pelayanan mulai dari aspek prosedur pelayanan, waktu pelayanan dan biaya pelayanan sudah sangat efektif. Prosedur pelayanannya sederhana, waktu pelayanan hanya dibutuhkan 10 menit atau 1 hari dan tanpa pungutan biaya administrasi bagi masyarakat.
KINERJA DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA DALAM PENANGANAN ILLEGAL OIL DI PERAIRAN PROVINSI MALUKU UTARA (Studi Pada PANIT SIDIK 2 SUBDIT GAKKUM)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai Kinerja Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Dit POLAIRUD) POLDA Maluku Utara dalam penanganan Illegal Oil di Perairan Provinsi Maluku Utara. Metode yang digunakan yakni penelitian deskriptif kualitatif (lapangan) yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai sifat, keadaan, peristiwa atau aktifitas dalam sebuah lembaga, kemudian menjabarkan dengan permasalahan yang di teliti melalui sejumlah indikator yang berkenaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Kinerja personil/ petugas Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Dit POLAIRUD POLDA Maluku Utara dari aspek produktivitas pelayanan dalam penanganan illegal oil sesungguhnya sudah memadai, karena di dukung dengan sarana dan prasarana yang menunjang, dan kompetensi SDM personil/petugas sudah sangat mendukung. Kedua, Aspek kualitas layanan dalam penanganan tindakan illegal oil sudah sangat baik, semua tindakan pada aspek ketepatan waktu diatur dan berpedoman dalam S.O.P, untuk sikap personil/petugas juga sudah sangat baik, sikapnya sopan santun, senyum dan bersikap ramah terhadap masyarakat. Ketiga, Responsivitas personil/petugas juga sudah sangat baik, setiap laporan masyarakat terkait dengan tindakan illegal oil, personil selalu meresponnya dengan baik dan langsung melakukan langkah-langkah strategi guna operasi dan penyisiran. Keempat, Akuntabilitas kinerja personil/petugas juga sudah baik, capaian kinerja memuaskan dan setiap hasil tindakan dalam penanganan illegal oil dilaporkan ke pimpinan sebagai bentuk pertanggung jawaban hasil kerja yang dilaksanakan.
Copyright (c) 2023 Abdul Halil Hi. Ibrahim
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PENANGANAN ILLEGAL FISHING (Studi Pada Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Penanganan illegal Fishing pada Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan gambar. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Berdasarkan temuan penelitian penulis, maka dapat menunjukan bahwa : pertama, implementasi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang penanganan illegal fishing di Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara sudah dilaksanakan dengan baik. Kedua, Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara dalam pelaksanaan penanganan illegal fishing selalu memprioritaskan pada target sasaran wilayah/daerah yang terjadinya tindakan illegal fishing seperti di Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah. Ketiga, tindakan yang dilakukan Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara dalam penanganan illegal fishing sudah sesuai dengan petunjuk dalam UU No.45/2009 yakni seperti pemeriksaan berbagai dokumen/ijin kapal, dokumen/ijin penangkapan ikan (SIPI) dan sebagainya. Tindakan yang dilakukan semata-mata untuk memastikan kelengkapan surat-surat dokumen bagi masyarakat/warga asing dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah Maluku Utara.
Implementasi Kebijakan, Penanganan & illegal Fishing
PENGARUH KOMPETENSI KARYAWAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN
Budaya organisasi yang kuat akan mendukung perkembangan kinerja karyawan serta memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Pada akhirnya akan membentuk perilaku karyawan (sikap karyawan) ke arah tertentu sesuai yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan. Kompetensi kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti meningkatnya kompetensi kerja akan mempengaruhi tingkat kinerja karyawan pada perusahaan tersebut. Budaya organisasi suatu perusahaan mencerminkan nilai dan norma yang menjadi visi dan misi perusahaan dalam mencapai tujuan. Penerapan budaya organisasi yang cocok akan berdampak positif pada motivasi kerja sehingga meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan. Tujuan Penelitian ini mendiskripsikan hubungan dan pengaruh komponen karyawan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi Pustaka, metode pengumpulan data dengan cara penelusuran studi berbagai dokumen, literatur, hasil-hasil penelitian melalui membaca, mencatat dan menganalisanya. Hasil penelitian menunjukan budaya organisasi diyakini merupakan faktor penentu utama terhadap kesuksesan kinerja organisasi. Keberhasilan suatu organisasi untuk mengimplementasikan aspek-aspek atau nilai-nilai (values) budaya organisasinya dapat mendorong organisasi tersebut tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional, dan kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen.
Kompetensi karyawan, budaya organisasi dan kinerja