JOURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO, merupakan publikasi ilmiah yang terdiri dari beberapa kumpulan tulisan para dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamamdiyah Maluku Utara (UMMU), diterbitkan secara berkala yaitu 2 kali dalam setahun. Dalam setiap kali penerbitannya JOURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO mencakup tiga fokus kajian yakni masalah sosial, politik dan pemerintahan.
Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia
ANALISIS KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA TERNATE
Penelitian ini menganalisis kinerja pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate, khususnya terkait keterbatasan studi mendalam mengenai tantangan internal dan eksternal serta optimalisasi teknologi informasi. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang meliputi studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi lapangan untuk mengidentifikasi indikator kinerja, peran strategis DPMPTSP, serta hambatan utama dalam peningkatan layanan publik. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap kondisi riil di lapangan sebagai dasar dalam menilai efektivitas DPMPTSP dalam menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan iklim investasi di Kota Ternate. Hasil analisis menunjukkan bahwa DPMPTSP Kota Ternate telah mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi yang belum optimal. Selain itu, tantangan eksternal seperti ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi serta tuntutan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas pelayanan publik. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya strategi adaptif dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya melalui penguatan kapasitas SDM dan digitalisasi layanan. Rekomendasi yang diberikan adalah optimalisasi teknologi informasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan sistem pengawasan internal sebagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi pelayanan publik di Kota Ternate. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan dan praktik pelayanan publik, serta menjadi model bagi daerah kepulauan lain yang menghadapi tantangan serupa dalam penyelenggaraan layanan publik.
Kinerja, Pelayanan Publik, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia
Copyright (c) 2026 JOURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO
IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR (Studi Di Desa Nanas Kecamatan Wasile Selatan)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nanas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen. Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 di Desa Nanas belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan ada beberapa program pemberdayaan yang direncanakan belum terlaksana yakni (a). Peningkatan kualitas kelompok pemuda, dan (b). Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Padahal kedua program pemberdayaan tersebut masuk dalam perencanaan ADD tahun 2016, namun karena terbatasnya anggaran sehingga program tersebut belum dilaksanakan. Dalam penyusunan rencana program kegiatan ADD tahun 2016, pemerintah Desa Nanas senantiasa melibatkan beberapa komponen dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), komponen yang terlibat di desa seperti ; BPD, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tim PKK, Kelompok-kelompok Nelayan. Kegiatan Musrembang yang dilakukan menghasilkan program ADD yakni program dalam bidang pembangunan desa dan program pemberdayaan desa.
Implementasi, Program, Alokasi Dana Desa
DETERMINASI MENURUNNYA TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA DI KABUPATEN BONE TAHUN 2024
Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi ditingkat lokal. Namun, dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bone tahun 2024, terjadi determinasi penurunan tingkat partisipasi pemilih dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi berkurangnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, didukung oleh data kuantitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berkurangnya partisipasi masyarakat, antara lain ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon kepala daerah, kinerja penyelenggara pemilu, rendahnya kesadaran politik Masyarakat, serta sikap apatisme Masyarakat terhadap politik. Sehingga menyebabkan rendahnya legitimasi kepemimpinan dan kualitas demokrasi. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan komunikasi politik yang efektif dan penguatan peran lembaga penyelenggara pemilu dalam mendorong partisipasi Masyarakat secara lebih maksimal pada pemilu mendatang.
Partisipasi Politik, Pilkada, Pemilih, Kabupaten Bone, 2024
ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TERNATE (SEBUAH TELAAH POLICY BASED ON SCIENCE)
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis tingkat implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Ternate. (2) Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Ternate, dan (3) Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi Perda, sedangkan deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang ada dan menganalisisnya secara sistematis. Penelitian ini akan menggunakan kerangka analisis implementasi kebijakan model teori implementasi kebijakan dari Edward III, untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Perda yang di buat berusaha di ungkap dan di analisa masalah pengelolaan sampah di Kota Ternate yang telah di atur dalam peraturan daerah nomor 1 Tahun 2013 fokus pada sisi implementasi kebijakan yang secara logika seharusnya perda ini sudah bisa berjalan efektif dengan durasi waktu yang sudah berjalan 14 tahun namun sampai saat ini di tahun 2026 kesadaran masyarakat dan implementasi dari perda tersebut masih terlihat sangat lemah bahkan seperti peraturan yang tak pernah di buat oleh pemerintah Kota Ternate.
KUALITAS PELAYANAN PENGURUSAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DI KEPOLISIAN RESOR PULAU TALIABU
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif Kualitatif yaitu, penelitian berusaha untuk memberikan gambaran realitas sosial yang ada di masyarakat, atau satu keadaan yang sementara berjalan saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu. Teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi, teknik analisa data, penyajian data, dan kesimpulan data. Seiring berkembangnya ilmu dan teknologi, pemerintah sebagai aparatur negara yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara harus bisa menyesuaikan perkembangan yang sedang terjadi dan terus melakukan evaluasi guna dapat memberikan kinerja dan pelayanan yang baik. Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan organisasi tersebut, setiap organisasi pemerintah tentu mengaharapkan pegawainya melakukan tugasnya dengan efektif, profesional, dan produktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Kualitas Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kepolisian Resor Pulau Taliabu, adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia yaitu petugas atau pegawai. Maka upaya mengatasi permasalahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengurusan surat keterangan catatan kepolisian di Fungsi Intelkam Di Kepolisian Resor Pulau Taliabu adalah memaksimalkan sarana dan prasarana, meningkatkan sumber daya manusia, pengadaan sosialisasi dan evaluasi.
PERAN KANTOR KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS PELABUHAN DALAM PENINGKATAN JASA PERHUBUNGAN LAUT (Studi Kasus : Di Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate)
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran dan kewenangan Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate dalam Peningkatan Jasa Perhubungan laut di Wilayah Pulau Ternate, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan dan melukiskan hubungan antara fenomena yang diteliti. Sedangkan sumber data yang digunakan yakni data primer melalui observasi, wawancara dengan informan dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh melalui arsip-arsip dan dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate telah berperan dengan baik guna melayani kepentingan masyarakat dalam bidang perhubungan laut dalam wilayah Pulau Ternate. Peran yang telah KSOP lakukan antara lain; pertama, Peningkatan dan penyediaan SDM Aparatur KSOP; kedua, Peningkatan pengawasan keselamatan di bidang perhubungan laut; ketiga, Penegakan aturan dalam bidang perhubungan laut; keempat, Peningkatan pelayanan administrasi; dan kelima Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan. Sedangkan kewenangan dimiliki oleh KSOP Kelas II Ternate selalu berpedoman pada regulasi dari kementerian perhubungan, adapun kewenangan yang dimiliki antara lain; pertama, Pelaksanaan Pengawasan dan Pemenuhan Kelaiklautan Kapal, Sertifikasi Keselamatan Kapal, Pencegahan Pencemaran dari Kapal dan Penetapan Status Hukum Kapal; kedua, Pelaksanaan Pengawasan dan Pemenuhan Kelaiklautan Kapal, ketiga, Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Berlayar terkait dengan Kegiatan Bongkar Muat Barang Berbahaya; keempat, Penertiban Embarkasi dan Debarkasi Penumpang; kelima, Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan kewenangan lainnya.
Peran, KSOP, Layanan, Jasa, Perhubungan Laut
DINAMIKA KEHIDUPAN SEHARI-HARI O’HONGANA MANYAWA DALAM PUSARAN EKSPLOITASI PERUSAHAAN TAMBANG NICKEL DI HALMAHERA
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dinamika kehidupan masyarakat O'Hongona Manyawa di tengah pusaran eksploitasi pertambangan nikel di kawasan hutan Halmahera. Alasan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika kehidupan sehari-hari dalam proses interaksi dengan masyarakat luar (O'Berera Manyawa). Metodologi yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah analisis isi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dinamika kehidupan masyarakat O'Hongona Manyawa (Hutan Tobelo) tidak terlepas dari hutan, karena hutan merupakan fondasi kelangsungan hidup masyarakat O'Hongona Manyawa dan identitas kearifan, tradisi, dan budaya mereka. Masalah muncul ketika hutan, sebagai ruang hidup mereka, terus dieksploitasi secara besar-besaran. Eksploitasi hutan mengancam komunitas O'Hongana Manyawa dengan hilangnya habitat dan sumber daya alam (makanan dan obat-obatan) akibat penambangan nikel dan penebangan ilegal, memaksa mereka untuk mengubah gaya hidup dari nomaden menjadi semi-nomaden, dan menyebabkan kerentanan sosial-ekonomi, budaya, dan spiritual karena mereka terpinggirkan dari hutan leluhur mereka dan kepercayaan mereka terancam oleh penambangan di wilayah mereka.
Dinamika, Kehidupan, O'hongana Manyawa, Eksploitasi, Perusahan Tambang
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN TERNATE TENGAH KOTA TERNATE
Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam penilaian kinerja pemerintah. Penelitian bertujuan mengetahui Kualitas beserta faktor yang mempengaruhi Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate. Penelitian menerapkan metode deskriptif. Teknik penentuan informan dalam teknik Purposive Sampling yang berjumlah 10 orang. Penelitian mengungkapkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Ternate Tengah adalah Baik. Hal ini dilihat dari variabel Berwujud: indikator kedisiplinan pegawai baik, Kenyamanan Tempat cukup baik. Variabel Kehandalan: indikator kemempuan pegawai dalam melayani baik, Kemampuan pegawai dalam menjelaskan baik. Variabel Tanggapan: indikator merespon setiap masyarakat baik, Pelayanan dengan cepat baik. Variabel Jaminan: indikator ketepatan waktu pelayanan cukup baik, Kejelasan biaya sudah baik. Variabel Empati: indikator mendahulukan kepentingan masyarakat sudah baik, Keramahan pegawai sudah baik. Faktor penghambat proses pelayanan pada kantor Kecamatan Ternate Tengah adalah Ketepatan waktu pelayanan baik karena masih sering terlambat apabila ada terjadi ada kendala seperti komputer yang rusak maupun berkas yang dibawa masyarakat kurang lengkap. Peningkatan kualitas pelayanan publik pada kantor kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, maka disarankan kepada bapak camat agar menambah anggaran untuk sarana dan prasarana, memberikan pelatihan kepada pegawai dan untuk masyarakat bisa menyiapkan berkasnya lebih lengkap.
Kualitas, Pelayanan Publik dan Kecamatan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DESA SATU MILIAR (Studi Analisis Penggunaan Dana Satu Miliar Di Desa Sambiki Tua Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Penggunaan Dana Satu Miliar Di Desa Sambiki Tua Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai dan mengetahui hambatan-hambatan dalam penggunaan dana Satu Miliar. Metode penilitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yaitu penulis berusaha memberikan gambaran khusus tentang objek yang ditulis serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan satu desa satu miliar, sedangkan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan bantuan data sekunder. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana Satu Miliar di Desa Sambiki Tua Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Desa Sambiki Nomor 02 Tahun 2014 tentang APBDes tahun 2014 yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pasal 19 dijelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan hambatan yang dialami dalam penggunaan dana Satu Miliar yaitu (1) rendahnya SDM aparatur pemerintah desa Sambiki, (2) kurangnya pengalaman aparatur pemerintah desa dalam penggunaan dana Satu Miliar karena tingkat pendidikan, (3) Kurangnya koordinasi dari Kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), dan (4) kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Implementasi Kebijakan, Dana Satu Miliar
PENERAPAN FUNGSI KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMERINTAH KECAMATAN PULAU TERNATE
Penelitian ini menggunakan Tipe dan jenis penelitian deskriptif Kualitatif. dalam pengumpulan data penulis menggunakan observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Sedangkan analisa data dipergunakan analisa deskriptif dimana masalah ini lebih dikaji lebih mendalam dengan membangun narasi sesuai tahapan reduksi data, penyajian data hingga menemukan kesimpulan akhir dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam upaya penerapan koordinasi dalam bidang Pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate, dalam berbagai bidang pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, peran koordinasi ini telah dijalankan dengan baik, dan dikoordinasikan dengan berbagai unsur stakeholders dalam wilayah pemerintahan Kecamatan, Koordinasi itu dibangun atas dasar suatu integrasi dalam kesatuan tindakan dan kesamaan gerak oleh unit-unit pemerintahan untut turut bersama-sama mencegah terjadinya perbedaan persepsi dan penafsiran dengan menggunakan metoda pendekatan personal.Hal ini telah menjukkan suatu kualitas koordinasi yang baik serta Dari sisi hambatan yang didapatkan oleh penulis terkait dengan koordinasi ini, tidak lebih pada masalah tingkat pemahaman dan pengetahuan aparat dalam menjalankan fungsi koordinasi terkait dengan proses penyelenggaraan pembangunan adapun hambatan yang ada menyangkut Keadaan wilayah sasaran, Sumber daya manusia, dan Pola fikir masyarakat yang masih nampak dala pelaksanaan Program Pemberdayaan yang ada di Kecamatan Pulau Ternate
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2009, TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Di Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu peneliti menguraikan dan menggambarkan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer yang terdiri dari hasil wawancara peneliti dengan informan dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumen dan bantuan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan desa khususnya di desa Mano dinilai belum efektif, karena secara konseptual dengan adanya Peraturan Bupati tersebut merupakan wujud dari aturan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Namun implementasi dari pemberlakuan peraturan tersebut tidak didasarkan pada hal-hal yang dianggap prinsip, dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah desa melalui pelatihan dan sosialisasi. Karena secara realitas, latar belakang pendidikan para aparatur pemerintah desa sangat relatif rendah sehingga proses pelatihan dan pembekalan akan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien oleh pemerintah kebupaten sangat dibutuhkan dalam merangsang kreatifitas dan etos kerja para aparatur desa, agar dapat mengarah pada proses pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Selain itu dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa Mano masih mengharapkan Alokasi Dana Desa (ADD) per tahunnya tanpa mengelola sumber-sumber keuangan dan pendapatan desa lainnya.
Implementasi, Kebijakan dan Keuangan Desa
RUANG HIDUP KOMUNITAS O’HONGANA MANYAWA
Hutan merupakan fenomena penting dalam kehidupan komunitas O’Hongona Manyawa (Orang Tugutil). Hutan bukan hanya sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat mendapatkan bahan makanan, tetapi lebih jauh lagi dianggap sebagai sumber kehidupan (Manga Wowango) dan sekaligus muara bagi eksistensi dalam perkembangan kehidupan komunitas O’Hongona Manyawa (Orang Tugutil) di dalam hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Ruang hidup O’Hongana Manyawa di Hutan Halmahera, Methode yang dipakai dalam penelitian ini yakni Field Research dengan mengunakan analisis isi yang bersifat kualitatif dengan pendekatan Think Description. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kesatuan hutan merupakan fenomena penting dalam kehidupan komunitas O’Hongona Manyawa (penyebutan orang luar: Orang Tugutil). Hutan bukan hanya sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat mendapatkan bahan makanan, tetapi lebih jauh lagi dianggap sebagai sumber dan sekaligus muara bagi eksistensi dalam perkembangan kehidupan komunitas O’Hongona Manyawa, Konsep ruang hidup bagi Komunitas O’Hongana Manyawa dalam hutan tidak hanya merupakan bangunan konseptual yang abstrak dan hanya hidup dalam alam pikiran komunitas yang bersangkutan, melainkan di nyatakan dalam bentuk sikap dari individu yang berada di alam hutan tersebut. Nampak dengan jelas ketergantungan hidup pada hutan sebagai sumber kehidupan (Manga Wowango)yang menghasilkan fungsi-fungsi yang dapat dirasa dan dilihat. Misalkan salah satu fungsi hutan menurut pengetahuan lokal O’Hongana Manyawa, Kebaikan Hutan (o’poiha fongana) menyimpan Sumber Air untuk kehidupan mahluk-mahluk yang berada di wilayah hutan tersebut, menjaga hutan sama halnya menjaga sumber air bagi kehidupan anak cucu mereka. Pengetahuan lokal O’Hongana Manyawa tentang Hutan sebagai Sumber Kehidupan (manga wowango) sudah menjadi pedoman hidup dimana setiap sikap dan tingkah laku dalam menjaga hutan sudah sejak lama telah berakar dalam alam jiwa individu O’Hongana Manyawa.
Ruang Hidup, Komunitas dan O’Hongana Manyawa
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DIPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2018 DI TENGAH KONFIK KEPENTINGAN PEREBUTAN 6 DESA DI WILAYAH KABUPTEN HALMAHERA BARAT DAN HALMAHERA UTARA
Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial yang terjadi Pilkada pada daerah sengketa batas wilayah yang dialami oleh masyarakat 6 (enam) Desa antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara. Dari hasil lapangan yang didapatkan bahwa Pemetaan Ulang dan Penetapan Batas Wilayah yang Jelas: Pemetaan ulang yang komprehensif dan akurat harus dilakukan untuk menentukan batas wilayah yang sah dan disepakati oleh semua pihak terkait. Pemerintah pusat, bersama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terlibat, perlu melakukan survei geografis dan administrasi untuk memperjelas batas wilayah. Penetapan batas yang jelas akan mengurangi potensi konflik dan memperbaiki pengelolaan administrasi publik serta kepemilikan tanah di desa-desa perbatasan. Dialog dan Mediasi Antar Pihak Terkait: Mengadakan forum dialog dan mediasi antara pemerintah kabupaten, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas dan menyelesaikan sengketa batas wilayah. Proses ini harus transparan dan inklusif, memungkinkan semua pihak untuk menyampaikan pandangan dan mencari solusi bersama. Dukungan dari lembaga independen atau mediator yang profesional dapat membantu dalam mencapai kesepakatan yang adil. Peningkatan Koordinasi Administrasi Kependudukan dan Pemilihan: Memperbaiki koordinasi antara pemerintah kabupaten, KPU, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa administrasi kependudukan dan pendaftaran pemilih dilakukan dengan akurat. Sosialisasi kepada masyarakat tentang perubahan batas wilayah dan dampaknya terhadap administrasi kependudukan harus dilakukan secara menyeluruh untuk menghindari kebingungan dan kesalahan dalam data pemilih.
emungutan Suara Ulang, Pemilihan Gubernur 2018, Konflik Kepentingan, Halmahera Barat, Halmahera Utara
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI KANTOR POLRES PULAU MOROTAI
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Kebijakan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi di Kantor Polres Pulau Morotai. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil temuan penelitian dan analisis data yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan Peraturan Kapolri (PERKAP) No.5/2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM di Kantor POLRES Pulau Morotai sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan; Pertama, Aspek sumber daya manusia/jumlah personil yang ditugaskan sudah cukup memadai yakni 7 orang personil, sisi keuangan juga sudah cukup memadai karena biaya pengelolaan SIM berjumlah Rp. 37.440.000/tiap tahun, yang sumbernya berasal dari PNBP. Kedua, Aspek komunikasi antara personil Polres Pulau Morotai dan Masyarakat/pemohon juga sudah baik. Ketiga, Aspek disposisi/pembagian tugas sudah sesuai dengan Keputusan Kapolres Pulau Morotai No:KEP/25/XII/2020. Keempat, Aspek struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Kapolri dan SOP tentang Pelayanan SIM di Polres Pulau Morotai sudah diatur kedalam Keputusan Kapolres Pulau Morotai No:KEP/25/XII/2020 tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan SIM. Namun yang perlu diperhatikan yakni waktu pelayanan SIM yang dinilai terlalu lama, yakni pelayanan SIM Bagian Service Delivery dan pelayanan SIM Hilang yang waktunya 95 menit dan SIM Hilang hanya 15 menit.
Implementasi, Peraturan Kapolri dan Pelayanan SIM
KOLABORASI TRIPEL HELIX DALAM PEMBANGUNAN UMKM DI WILAYAH PROPINSI MALUKU UTARA
Kolaborasi Tripel Helix dalam Pembangunan UMKM Di wilayah propinsi Maluku Utara. Penulisan ini bertujuan memperdalam pengetahuan tentang Kolaborasi tripel helix dalam pembangunan umkm Di wilayah Propinsi Maluku Utara dengan sub tema; Pembangunan usaha UMKM Mikro dan Pembangunan usaha UMKM Makro. Penelitian ini penulis menggunakan Penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) menggunkan buku-buku dan literatur-literatur lainnya. Dengan berbagai sumber informasi berupa catatan dan teks yang diteliti. Kesimpulan: Kolaborasi dan kerjasama pengembangan usaha UMKM Mikro dapat memberikan nilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi, bila menggunakan actor helix sebagai stakeholder dalam menyiapkan regulasi, memetakan peluang usaha berdasarkan krakteristik wilayah, menyiapkan investasi modal usaha serta merumuskan rencana strategis untuk mewujudkan tujuan kesuksesan usaha UMKM. Sedangkan Pembangunan usaha makro yang sukses; memerlukan rencana yang baik, waktu yang tepat, manajemen yang efektif, keberpihakan pemerintah yang pasti dan ketersediaan modal yang cukup serta jaminan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Saran : untuk meningkatkan pertumbuhan usaha UMKM, dibutuhkan keberpihakan tiga stakeholder yaitu; Pemerintah, universitas dan industry/bisnis. Kerja sama ini bertujuan untuk mengisi dan menyiapkan sarana prasarana seperti konsep, regulasi, dan sumberdaya yang menjadi kebutuhan usaha UMKM.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DESA (Studi Di Desa Balbar Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Desa Balbar dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Desa Balbar pada tahun 2016 belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat masih rendah karena hanya sebagian mayarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan kantor desa. Bentuk partisipasi masyarakat sebatas partisipasi berupa tenaga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap ringan, misalnya membersihkan lokasi kantor desa, dan menyiapkan konsumsi untuk pekerjan. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dikarenakan (1) pembangunan gedung kantor desa adalah kegiatan proyek dan bukan swadaya, proyek yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan tahun 2015 yang berjumlah Rp. 172.750.000,-. (2) faktor pola pikir masyarakat yang sebagian tidak berpartisipasi, dengan anggapan bahwa pembangunan kantor desa anggarannya besar jadi tidak perlu masyarakat berpartisipasi secara langsung dan sebagian masyarakat tidak perduli atas pelaksanaan pembangunan kantor desa.
Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Desa
PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENANGANAN SENGKETA TANAH DI KELURAHAN MALIARO KECAMATAN TERNATE TENGAH (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate)
Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate dalam penyelesaian sengketa tanah di Kelurahan Maliaro. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mencari informasi dari objek yang menjadi pusat peneliti baik itu dengan cara memperoleh sumber dari wawancara, dan dokumen. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) peran BPN dalam proses penyelesaian sengketah tanah melalui dua acara yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Pada non litigasi di lakukan musyawarah, sedangkan apabila tidak ada kesepakatan jalur akhir melalui litigasi. Dalam hal ini penyelesaian sengketa, khususnya sengketah hak atas tanah secara litigasi akan membuat biaya dan besar waktu yang cukup Panjang, peran atau kehadiran BPN adalah sudah mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat setempat (warga Maliaro) sehingga terrealisasi dalam system penerapan penyelesaian sengketa tanah di berbagai daerah termasuk di Kelurahan Maliaro. (2) faktor-faktor penyebab sengketah tanah di Kelurahan Maliaro yakni, a. persoalan sertifikat tanah yang kurang jelas, b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, c.legalitas tanah yang kurang jelas.
Copyright (c) 2024 Sitti Nurul Kholizah Ishak
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA PASTABULU KECAMATAN MANGOLI UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Tujuan dari yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Pastabulu Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Rangkaian penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni berusaha mengeksplorasikan dan mengklarifikasi suatu fenomena atau kejadian sosial dengan upaya mendeskripsikan sejumlah variable yang berkaitan dengan masalah atau unit masalah yang diteliti oleh penulis. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: Pertama, Strategi yang digunakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat nelayan atau kelompon nelayan yakni: 1) Pembentukan Kelompok, 2) Pengadaan sarana penangkapan, 3) Peningkatan pengetahuan dan kreativitas masyarakat atau kelompok nelayan melalui sosialisasi, dan 4) Pengadaan bibit ikan garopa putih untuk kelompok nelayan agar dikembangkan melalui teknik pemeliharaan menggunakan keramba. Kedua Adapun kendala dalam proses pemberdayaan masyarakat atau kelompok nelayan yakni: 1) Teknik pengetahuan masyarakat atau kelompok nelayan terkait pengelolaan potensi desa di sector perikanan yang masih minim, 2) Pengadaan sarana penangkapan yang tidak mengalami perkembangan, dan 3) BUM Desa tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
Strategi, Pemberdayaan dan Masyarakat Nelayan
STABILITAS POLITIK PEMERINTAH LOKAL DALAM IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DI INDONESIA (RELASI VERTIKAL DAN HORISONTAL)
Stabilitas politik pemerintahan local dalam implementasi desentralisasi di Indonesia (relasi vertical dan horizontal). Untuk mengetahui bagaimana “stabilitas politik pemerintahan local dalam implementasi desentralisasi di Indonesia (dilihat dari relasi vertical dan horizontal) “. Dengan sub pembahasan, yaitu; perkembangan ekonomi dari asas money follows function, perkembangan pelembagaan baik struktur maupun proses politik dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, partisipasi politik atas keterlibatan warga negara terhadap penyerahan wewenang desentralisasi, serta hubungan relasi vertical dan relasi horizotal. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif studi Pustaka (library research) untuk mengkaji tentang stabilitas politik pemerintahan local dalam implementasi desentralisasi di Indonesia (relasi vertical dan horizontal). Perkembangan Ekonomi adalah proses perkembangan barang untuk menunjang perkembangan ekonomi dalam waktu jangka Panjang sesuai kebutuhan. Kemudian money follows function (uang mengikuti fungsi) merupakan pendekatan penganggaran berdasarkan kebutuhan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh masing – masing fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki untuk kemanfaatan masyarakat. sedangkan money follows program penganggaran berbasis pada fungsi dan program prioritas yang memberikan manfaat nasional lebih besar. Kemudian perimbangan keuangan terbagi menjadi keuangan negara dan keuangan daerah. Urusan pemerintahan konkuren, merupakan urusan Bersama yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota. Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahn wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berwenang mengurus 6 (enam) urusan, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berwenang mengurus 18 ( delapan belas) urusan. Sedangkan urusan pilihan terdiri dari 8 (delapan) urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan diserahkan sebahgian kewenangan kepada pemerintah provinsi. Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk daerah mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Desentralisasi terdiri dari ; Desentralisasi politik atau desentralisasi ketatanegaraan (territorial dan fungsional), desentralisasi fiscal, desentralisasi ekonomi atau pasar dan desentralisasi administrasi (Dekonsentrasi, delegasi dan devolusi). Relasi vertikal mencakup hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang melibatkan transfer kekuasaan, sumber daya, dan tanggung jawab antara kedua tingkatan pemerintahan. Relasi horizontal berkaitan dengan hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah lainnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Stabilitas Politik, Ekonomi, Desentralisasi, Urusan Pemerintahan Konkuren
PERAN PEMERINTAH KOTA TERNATE DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KELURAHAN RUA (Studi Kasus Dinas Perikanan Dan Kelautan Kota Ternate)
Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah kota ternate dalam pemberdayaan masyrakat nelayan di kelurahan Rua, dan kendala yang di hadapi pemerintah kota dalam melihat problem yang di alami oleh masyarakat nelayan sehingga menjadi bahan evaluasi guna memberikan kesejahteraan dan upaya pemerintah untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Hasil penelitian menunjukan: Pertama, Peran Pemerintah Kota Ternate Dalam Pemberdayaan Masyarakat nelayan Di Kelurahan Rua berpedoman pada peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku umum. Kota Ternate telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberdayakan nelayan, dengan menyelenggarakan program-program pemberdayaan nelayan seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan kelembagaan nelayan, namun dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya optimal. Kedua, faktor yang mempengaruhi pemberdayaan nelayan meliputi faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung yakni kuantitas sumber daya manusia, bantuan modal usaha dan alat tangkap, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor penghambat yakni kurangnya kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan fasilitas penunjang dan belum optimalnya kebijakan yang di buat Pemerintah Kota Ternate.
Peran, Pemerintah, Pemberdayaan, Masyarakat Nelayan
PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI KECAMATAN PULAU MANGOLI TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami persepsi masyarakat terhadap Pemerintah Kecamatan Mangoli Tengah dalam memberikan pelayanan publik pasca pemekaran kecamatan. Penelitain ini menggunaan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis Deskriptif (Descriptif Reseearce) yakni mendeskripsikan fakta-fakta sosial Pollitik yang bersentuhan dengan objek yang diteliti. Sebagaimana yang disarankan dalam teknik Penelitian Deskriptif pada umumnya dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, Pertama : Pelayanan publik di bidang pendidikan pasca pemekaran Kecamatan Mangoli Tengah, telah berjalan dengan baik. Walaupun demikian bentuk pelayanan publik pada sisi pendidikan mesti terus ditingkatkan dengan perlu dibangunnya lembaga pendidikan formal diberbagai desa yang belum ada lembaga tersebut sebaga basis transformasi ilmu pengetahuan. Keciuali itu pula, masih terdapat kekurangan guru. Kedua : Pelayanan publik bidang kesehatan belum berjalan secara maksimal, oleh karena tenaga kesehatan yang ada tidak representative dengan jumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Kecamatan Mangoli Tengah
Persepsi Masyarakat, Pelayanan dan Pemekaran
EFEKTIFITAS PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DALAM MELAYANI PASIEN RAWAT JALAN DI PUSKESMAS DESA MADAPOLO KECAMATAN OBI UTARA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelayanan kesehatan gratis dalam melayani pasien rawat jalan di puskesmas desa Madapolo Kecamatan Obi Utara. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumen dan bantuan data sekunder. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan kesehatan gratis dalam melayani pasien rawat jalan di Puskesmas Madapolo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan masih dinilai belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator efektifitas yang belum terpenuhi, terutama kepastian pelaksanaan pelayanan untuk pasien rawat jalan yang waktu kontrol terhadap pasien rawat jalan sama sekali belum sesuai harapan para pasien, karena pihak puskesmas/dokter jarang mengunjungi pasien untuk melakukan pelayanan dan bahkan harus pihak keluarga yang datang langsung ke puskesmas untuk memberitahu kapan pasien dikontrol lagi, belum memadainya sumber daya manusia (SDM) tentang tingkat profesional tenaga medis (khususnya tenaga dokter, bidan dan perawat), serta minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas Madapolo. Sedangkan dari aspek keterbukaan informasi kesehatan masih belum berjalan dengan efektif karena faktor rentang kendali antar desa dengan pusat puskesmas yang ada di kecamatan dan faktor kondisi iklim/cuaca yang sering pengalami pancaroba, serta prosedur pelayanan kesehatan dinilai cukup baik namun perlu untuk diatur sesederhana mungkin sehingga alur pelayanan tidak berbelit-belit dan membingunkan para pasien yang datang berkunjung di puskesmas Madapolo.
Efektivitas, Pelayanan dan Kesehatan Gratis
PERAN PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN (Studi Pada Kantor Pusat PT. Nusa Halmahera Minerals)
Penelitian ini bertujuan yakni pertama, untuk mengetahui peran pimpinan/ Presiden Direktur dalam meningkatkan disiplin kerja karyawan di Kantor Pusat PT. Nusa Halmahera Minerals, dan kedua, mengetahui bentuk tindakan sanksi yang dilakukan oleh pimpinan terhadap karyawan yang tidak disiplin. Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (lapangan) yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai sifat, keadaan, peristiwa atau aktifitas dalam sebuah lembaga, kemudian menjabarkan dengan permasalahan yang di teliti melalui sejumlah indikator yang berkenaan. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer melalui observasi dan wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh melalui arsip-arsip dan dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh Pimpinan/presiden Direktur PT. NHM dalam meningkatkan disiplin kerja karyawan selama ini sudah dilakukan dengan baik. Peran Pimpinan/presiden Direktur yakni dengan menekankan arti pentingnya disiplin kerja, pimpinan senantiasa memberikan contoh kedisplinan, tidak mentoleransi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh karyawan dan memberikan reword terhadap staf yang disiplin. Selain itu juga, peran Pimpinan/ presiden Direktur PT. NHM yakni pertama, selalu memacu, menuntun dan membimbing, membangun dan memberi atau membangun motivasi-motivasi kerja; kedua, selalu memberikan supervisi/pengawasan yang efisien dan membawa para karyawannya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuanwaktu dan rencana; dan ketiga, selalu membuka huubungan dengan pihak-pihak luar untuk memajukan perusahaan. Sedangkan untuk bentuk tindakan sanksi/hukuman bagi karyawan PT. NHM yang tidak disiplin yakni dengan memberikan beberapa peringatan, mulai dari Surat Peringatan Tertulis 1 (SP-1), Surat Peringatan Tertulis 2 (SP-2) dan hingga pada tahapan Surat Peringatan Tertulis 3 (SP-3).
KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DALAM PELAYANAN PENYALURAN AIR BERSIH (Studi di Kelurahan Moya RT 05-RT 08 Kecamatan Ternate Tengah)
Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami dan mengetahui secara mendalam tentang kinerja PDAM Kota Ternate dalam penyaluran air bersih di Kelurahan Moya RT 05-RT 08 Kecamatan Kota Ternate Tengah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang obyek yang di teliti serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data yaitu berjumlah 9 Orang terdiri dari Kepala Sub. Seksi Distribusi atau penyaluran air bersih PDAM Kota Ternate, Lurah Kelurahan Moya, Ketua RT 05 dan Ketua RT 08 Kelurahan Moya, serta masyarakat 5 Orang, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumentasi dan bantuan data sekunder. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa Penyediaan air bersih di Kelurahan Moya RT 05 - RT 08 Kecamatan Kota Ternate Tengah sejauh ini belum dianggap efektif, karena Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate dikatakan berhasil atau efektif apabila masyarakat telah benar-benar memperoleh distribusi air secara merata. Hal ini Karena, upaya penyediaan air bersih masih berada dalam tataran penyambungan pipa yang diorientasikan pada tiap-tiap RT di Kelurahan Moya, sedangkan yang di inginkan oleh masyarakat Kelurahan Moya yaitu instalasi penyaluran air harus di salurkan pada setiap rumah di Kelurahan Moya terutama pada RT 05-08. Namun di yakini benar bahwa saat ini,, pihak PDAM Kota Ternate senantiasa berupaya keras dengan menyalurkan air bersih dengan menggunakan metode dourp air melalui mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air bagi masyarakat Kelurahan Moya terutama pada RT 05-RT 08 meskipun masi juga belum efektif sesuai dengan harapan masyarakat.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PENGAMANAN TNI-AD (Studi Tentang Strategi Kompi Senapan E Batalyon Infanteri 732 Banau dalam Pengamanan Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan strategi Kompi Senapan E Batalyon Infanteri 732 Banau dalam Pengamanan Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah, dengan menggunakan metode penelitian yakni deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Adapun yang menjadi sumber data yaitu berjumlah 5 Orang terdiri dari Danki, Tamudi/Yanrad, Banton TON BAN POKKO, Danton I, dan Danton II. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dokumentasi dan bantuan data sekunder. Hasil penelitian yang menunjukan ada berbagai langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh Kompi Senapan E dalam pengamanan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah, strategi dimaksud yaitu (1) membentuk pos-pos kecil kecil di area-area yang diperkirakan rawan terjadinya gesekan-gesekan antar masa pendukung kandidat calon Bupati, (2) Melaksanakan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi untuk melaksanakan tindakan anarkis serta menghindari bentrokan antar masa, dan (3) Melaksanakan patroli ke wilayah-wilayah, terutama wilayah yang rawan untuk mengantisipasi adanya pergerakan masa yang menjurus kepada tindakan anarkis. Selain strategi yang telah dilakukan, ternyata terdapat kendala-kendala yang dihadapi Kompi Senapan E dalam melaksanakan pengamanan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah, kendala-kendala dimaksud yaitu (1) Minimnya Akomodasi; tempat tinggal anggota, logistik/ makan anggota, (2) Komunikasi yang sulit dilakukan antar anggota, dan (3) Keterbatasan kewenangan dalam mengambil tindakan secara langsung jika terjadi bentrok massa/demonstrasi massa antar pendukung calon Bupati.
STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA AIR TERJUN TIGA BIDADARI DI DESA DAKAINO KECAMATAN WASILE TIMUR KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan wisata Air Terjun Tiga Bidadari. dan Kendala-kendala apa saja yang di hadapi dalam pengembangan wisata Air Terjun Tiga Bidadari di Desa Dakaino. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif Menurut Bogdan dan Taylor dalam Rulam, (2016) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. . Hasil penelitian ini yaitu, Strategi yang digunakan dalam upaya pengembangan wisata Air Terjun Tiga Bidadari adalah (1) Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) dengan Mengadakan pembinaan kepada masyarakat sekitar objek wisata untuk menciptakan masyarakat yang sadar wisata, Ikut serta masyarakat dalam melestarikan dan menjaga alam dan hutan, Mengajak masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan di lokasi wisata dengan mengadakan kerja bakti bersama-sama. (2) Membentuk Kelompok Sadar Wisata, (POKDARWIS), (3) Peningkatan fasilitas pendukung wisata, (4) Menciptakan suasana kultural atau Budaya pada lokasi wisata, (5) Menciptakan suasana euforia pada lokasi wisata. Adapun kendala yang dihadapi dalam pengembangan wisata Air Terjun Tiga Bidadari yaitu, batas Administratif Desa, kepastian hukum dan anggaran.
PEMEKARAN PULAU MANGOLI RAYA SEBAGAI DAERAH OTONOMI BARU ANTARA ISU POLITIK DAN KONFLIK KEPENTINGAN ELITE
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan konflik kepentingan dalam perencanaan pemekaran Pulau Mangoli. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Sementara pengumpulan data yang peneliti lakukan yakni dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, perencanaan Daerah Otonomi Baru Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula yang menjadi agenda Prioritas Pemerintah Daerah saat ini melahirkan perbedaan pendapat di kalangan Elit Politik, yang dimana aktor strategis sendiri sangat optimis dengan keinginan Tersebut. Sementara dilain pihak elit Legislatif malah menunjukan sikap pesimis bahkan Sebagian masyarakat Pulau Mangoli pun memandangnya dengan berbeda bahwa ada Sebagian yang merasa Pulau Mangoli sangat mungkin untuk dimekarkan dan Sebagian lainnya berada pada posisi dilematis. Kedua, bahwa rencana pemekaran Pulau Mangoli merupakan sebuah keinginan sebagian elit lokal dan mayoritas masyarakat yang telah muncul jauh sebelumnya bersamaan dengan persiapan pemekaran Pulau Taliabu pada tahun 2013 saat itu. Akan tetapi upaya untuk memisahkan Mangoli dari daerah induknya hanyalah sebuah wacana yang bersifat nonformal yang sampai sekarang ini tidak ada arsip terkait dokumen pemekaran tersebut meskipun daerah kesiapan pemekaran (Pulau Mangoli) sangat urgen untuk dipisahkan menjadi sebuah daerah yang mandiri.
Daerah Otonomi Baru dan Konflik Kepentingan
REKONSTRUKSI PENGATURAN PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH
Proses penetapan Kepala Desa pada tahap lapangan sering kali terjadi persoalan, dan persoalan tersebut salah satunya bersumber dari pengaturan yang tidak seragam antara regulasi pada tingkat pusat dan daerah. Persoalan tersebut terkonfirmasi satu contoh kasus yang muncul adalah ihwal bagaimana menentukan calon kepala desa terpilih ketika pasangan calon kepala desa mendapat perolehan suara yang sama di Kabupaten Halmahera Barat. Berdasar pada pertanyaan hukum tersebut maka apabila mendasarkan pada Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Penetapan kepala desa terpilih akan didasarkan pada perolehan suara sah yang lebih luas, sementara apabila berdasar pada Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Kabupaten Halmahera Barat, Maka penetapan kepala desa terpilih akan mendasarkan pada jumlah pemilih terbanyak pada tempat pemungutan suara (TPS). Penulis menawarkan agar terdapat kepastian hukum maka, perlu dilakukan rekonstruksi pengaturan ihwal penetapan kepala desa terpilih ketika terjadi perolehan yang sama, baik itu pada tingkat Pusat maupun pada tingkat daerah, yaitu dengan memberikan ketegasan bahwa dalam hal terdapat perolehan yang sama pada pemilihan calon kepala desa, maka untuk menetapkan calon kepala desa terpilih maka menggunakan sebaran perolahan suara yang lebih luas, dengan mendasarkan pada jumlah RT, dan yang kedua berdasar pada banyaknya jumlah pemilih, dimana keduanya bersifat kumulatif. serta memberikan definisi yang tegas ihwal apa yang dimaksud dengan jumlah pemilih dan apa yang dimaksud dengan wilayah yang lebih luas pada bagian ketentuan umum.
Rekonstruksi, Pengaturan dan Kepala Desa Terpilih
EFEKTIFITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PEMBUATAN E-KTP TERHADAP MASYARAKAT (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Tahun 2022)
Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik apabila pelayanan publik yang diberikan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan publik dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan publik ditentukan oleh faktor standar pelayanan yang dimiliki oleh penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama: Kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil pada tahun 2022 dinilai sudah sangat efektif dalam memberikan pelayanan pembuatan E-KTP terhadap masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kinerja mereka dalam memberikan pelayan kepada masyakat dengan sangat baik sehingga masyarakat mendapatkan kenyamanan pada saat melakukan pembuatan E-KTP. Apalagi didukung dengan sistem online sebagai inovasi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ternate dalam pembuatan E-KTP. Dengan menggunakan sitem tersebut maka tentunya bisa bemberikan kemudahan kepada setiap masyarakat yang ingin membuat KTP karena pelayanan yang diberikan akan menjadi lebih mudah, murah dan efektif. Kedua: Belum terdapat faktor-faktor yang sangat berarti yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif. Argumentasi tersebut didasarkan pada keterangan yang telah disampaikan oleh seruruh informan, baik perwakilan dari Dukcapil Kota ternate maupun masyarakat sebagai pemohon pembuatan E-KTP. Hal tersebut bisa terjadi karena segala fasilitas pelayanan yang tersedia dianggap sudah snagat memadai dalam mendukung peleyanan pembuatan E-KTP. Sehingga yang ada hanyalah faktor-faktor pendukung dalam pelayanan yang terlihat.
Copyright (c) 2023 JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA
KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN E-KTP DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (Studi Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan)
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Kinerja pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan pembuatan E-KTP. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, sedangkan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa,Produktifitas pelayanan dalam pebuatan E-KTP yang dilakukan oleh aparat dukcapil Kabupaten Halmahera Selatan telah menunjukkan tingkat efektifitas karena E-KTP mampu dibuat setiap harinya dengan jumlah yang tergolong banyak. Aspek orientasi pada kulitas layanan yang dikur dengan unsur kecepatan, ketepatan dan keakuratan aparat dalam memberikan pelayanan E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dapat dikatakan sudah baik dilihat dari proses perkaman yang terbilang singkat yakni dengan memerlukan waktu sekitar 15-20 menit saja. Perekaman E-KTP yang meliputi perekaman sidik jari, perekaman iris mata, pengambilan poto wajah dan tanda tangan, sudah bisa langsung terinput kedalam database E-KTP akan jadi dalam empat hari jika tidak terkendala material dan tanda tangan Kepala Disdukcapil KabupatenHalmahera Selatan.. Kinerja pemerintah dalam pemberian layanan untuk pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan yang diukur dengan tingkar responsifitas kepada masyarakat dapat dikatakan sudah sangat baik. Setiap masyarakat yang ingin mengurus pembuatan E-KTP kemudian langsun dilayanni dengan sangat baik oleh setip aparatur di kantor tersebut.. Kinerja aparat di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan yang diukur dengan tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dapat dikatakan sudah sangat baik. Hal itu karena sudah banyak cara telah dilakukan untuk memberikan kejelasan informasi terkait pembuatan E-KTP kepada masyarakat. Pertanggungjawaban aparat memberikan pelayanan yang dapat dilihat dari kepuasan masyarakat akan pelayanan yang di dapatkannya.
Kinerja, Pemerintah Daerah dan Pelayanan E-KTP