IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR (Studi Di Desa Nanas Kecamatan Wasile Selatan)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nanas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen.
Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 di Desa Nanas belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan ada beberapa program pemberdayaan yang direncanakan belum terlaksana yakni (a). Peningkatan kualitas kelompok pemuda, dan (b). Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Padahal kedua program pemberdayaan tersebut masuk dalam perencanaan ADD tahun 2016, namun karena terbatasnya anggaran sehingga program tersebut belum dilaksanakan. Dalam penyusunan rencana program kegiatan ADD tahun 2016, pemerintah Desa Nanas senantiasa melibatkan beberapa komponen dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), komponen yang terlibat di desa seperti ; BPD, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tim PKK, Kelompok-kelompok Nelayan. Kegiatan Musrembang yang dilakukan menghasilkan program ADD yakni program dalam bidang pembangunan desa dan program pemberdayaan desa.
Article Details
Section
How to Cite
References
Anonim. 2005. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tanggal 22Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
Agustino Leo, 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Penerbit CV. Alfabeta Bandung.
Hanif Nurcholis, 2005; Teori dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Husaini Usman, 2004 ; Metodologi Penelitian Sosial. Penerbit Bumi Aksara, Bandung
Hoogerwerf, Ilmu Pemerintahan, Jakarta, 1983.
Inu Kencana Syafiie, 2001, Filsafat Pemerintahan, Mencari Bentuk Good Governance yang sebenarnya Secara Universal. Penerbit Perca, Jakarta.
Inu Kencana Syafiie, 2003, Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi), Penerbit. Mandar Maju, Bandung.
Joones O. Chasles, 1992. Pengantar Kebijakan Publik. Cet 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Keban T. Yeremias, 2008 Enam Dimensi Strategis Administrasi Punlik Konsep, teori, dan isu. Cetakan Kedua. Yokyakarta, Penerbit : GAVA MEDIA
La Suhu, B., & La Damiu, H. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2009, TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Di Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan): Prodi Ilmu Pemerintahan. JOURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO, 8(1), 36-44.
Lubis, M. .Solly, Kebijakan Publik, Bandung : CV. Mandar Maju, 2007.
La Suhu, Bakri. 2023. Kebijakan Publik. Penerbit.EUREKA MEDIA AKSARA. Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
LA SUHU, Bakri, et al. The Application of Information Technology in Licensing Services Through the Online Single Submission Application at the One Door Integrated Investment and Licensing Office. Journal of Cultural Analysis and Social Change, 2025, 878-885.
Nurcholis Hanif, 2005; Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Nugroho Riant D, 2006, KebijakanPublikuntuk Negara-negaraberkembang model-model perumusanimplementasi, danevaluasi. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta.
Paturo, S., La Suhu, B., Kaunar, A., & Suaib, R. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DESA SATU MILIAR (Studi Analisis Penggunaan Dana Satu Miliar Di Desa Sambiki Tua Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai). JOURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO, 9(2).
Pamudji, 1989; Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.
Paryanto, P., Wance, M., Hadi, A., & La Suhu, B. (2022). Kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 4(2), 150-164.
RADJAK, Darwin Abd; TJAN, Abdul Halid Hi Ibrahim; LA SUHU, Bakri. Challenges of Local Government in Formation of New Autonomous Regions. REFORMASI, 2025, 15.1: 191-201.
Sadu Wasistiono, (dkk) 2006 ; Prospek Pengembangan Desa. Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah, Penerbit Fokusmedia, Jatinangor-Bandung.
Samudra Wibawa, Kebijakan Publik, Proses dan Analisis, Intermedia, Jakarta, 1994.
Suharto Edi, Phd. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial Cetakan Pertama Mei (Bandung. Penerbit ALFABETA)
Subarsono, AG, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
__________ 2006, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Cet. II Yogyakarta, Penerbit PUSTAKA PELAJAR.
Wahab, Solichin Abdul, Analisis Kenijakan Publik, Bumi Aksara, Jakarta, 1997
Wayne, Parsons, Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Jakarta : Prenada Media Group, 2006.
Widjaja. HAW, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Winarno Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori & Proses. Cet. 1 Yogyakarta Penerbit MedPres
Wance, M., & La Suhu, B. (2019). Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah), 4(2), 91-115.
William N.Dunn, 2007. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press