STABILITAS POLITIK PEMERINTAH LOKAL DALAM IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DI INDONESIA (RELASI VERTIKAL DAN HORISONTAL)

Prodi Ilmu Pemerintahan

Abstract

Stabilitas politik pemerintahan local dalam implementasi desentralisasi di Indonesia (relasi vertical dan horizontal). Untuk mengetahui bagaimana “stabilitas politik pemerintahan local dalam implementasi desentralisasi di Indonesia (dilihat dari relasi vertical dan horizontal) “. Dengan sub pembahasan, yaitu; perkembangan ekonomi dari asas money follows function, perkembangan pelembagaan baik struktur maupun proses politik dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, partisipasi politik atas keterlibatan warga negara terhadap penyerahan wewenang desentralisasi, serta hubungan relasi vertical dan relasi horizotal. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif studi Pustaka (library research) untuk mengkaji tentang stabilitas politik pemerintahan local dalam implementasi desentralisasi di Indonesia (relasi vertical dan horizontal).

Perkembangan Ekonomi adalah proses perkembangan barang untuk menunjang perkembangan ekonomi dalam waktu jangka Panjang sesuai kebutuhan. Kemudian money follows function (uang mengikuti fungsi) merupakan pendekatan penganggaran berdasarkan kebutuhan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh masing – masing fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki untuk kemanfaatan masyarakat. sedangkan money follows program penganggaran berbasis pada fungsi dan program prioritas yang memberikan manfaat nasional lebih besar. Kemudian perimbangan keuangan terbagi menjadi keuangan negara dan keuangan daerah. Urusan pemerintahan konkuren, merupakan urusan Bersama yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota. Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahn wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berwenang mengurus 6 (enam) urusan, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berwenang mengurus 18 ( delapan belas) urusan. Sedangkan urusan pilihan terdiri dari 8 (delapan) urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan diserahkan sebahgian kewenangan kepada pemerintah provinsi. Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk daerah mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Desentralisasi terdiri dari ; Desentralisasi politik atau desentralisasi ketatanegaraan (territorial dan fungsional), desentralisasi fiscal, desentralisasi ekonomi atau pasar dan desentralisasi administrasi (Dekonsentrasi, delegasi dan devolusi). Relasi vertikal mencakup hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang melibatkan transfer kekuasaan, sumber daya, dan tanggung jawab antara kedua tingkatan pemerintahan. Relasi horizontal berkaitan dengan hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah lainnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.