KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN E-KTP DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (Studi Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan)
Dosen Ilmu Pemerintahan
Abstract
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Kinerja pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan pembuatan E-KTP. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, sedangkan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa,Produktifitas pelayanan dalam pebuatan E-KTP yang dilakukan oleh aparat dukcapil Kabupaten Halmahera Selatan telah menunjukkan tingkat efektifitas karena E-KTP mampu dibuat setiap harinya dengan jumlah yang tergolong banyak. Aspek orientasi pada kulitas layanan yang dikur dengan unsur kecepatan, ketepatan dan keakuratan aparat dalam memberikan pelayanan E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dapat dikatakan sudah baik dilihat dari proses perkaman yang terbilang singkat yakni dengan memerlukan waktu sekitar 15-20 menit saja. Perekaman E-KTP yang meliputi perekaman sidik jari, perekaman iris mata, pengambilan poto wajah dan tanda tangan, sudah bisa langsung terinput kedalam database E-KTP akan jadi dalam empat hari jika tidak terkendala material dan tanda tangan Kepala Disdukcapil KabupatenHalmahera Selatan.. Kinerja pemerintah dalam pemberian layanan untuk pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan yang diukur dengan tingkar responsifitas kepada masyarakat dapat dikatakan sudah sangat baik. Setiap masyarakat yang ingin mengurus pembuatan E-KTP kemudian langsun dilayanni dengan sangat baik oleh setip aparatur di kantor tersebut.. Kinerja aparat di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan yang diukur dengan tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dapat dikatakan sudah sangat baik. Hal itu karena sudah banyak cara telah dilakukan untuk memberikan kejelasan informasi terkait pembuatan E-KTP kepada masyarakat. Pertanggungjawaban aparat memberikan pelayanan yang dapat dilihat dari kepuasan masyarakat akan pelayanan yang di dapatkannya.
References
Al-Hamdi, R., Sakir, Suswanta, Atmojo, M. E., & Efendi, D. (2020). Penelitian Kualitatif: Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Agus Hiplunudin, Kebijakan Birokrasi dan Pelayanan Publik, (Yogyakarta: CALPULIS, 2017),
Baladeva Vidyasagara, I. P., Putu Widiati, I. A., & Putu Suryani, L. (2021). Efektivitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Disdukcapil Kota Denpasar. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(1), 109–115. Https://Doi.Org/10.22225/Jkh.2.1.2978.109-115
Budiman Ruslin, (2013). Kebijakan Publik Membangun Pelayanan yang Responsif, (Bandung: Tim Hakim Publishing, 2013)
Bonde, S., Potabuga, J., & Singkoh, F. (2017). Kinerja Aparat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan E-Ktp Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Dwiyanto, Agus Dkk. 2006. Reformasi Birokrasi Publik Diindonesia. Yogyakarta Gadjah Mada Universitypress
Dessler, G. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat
Febriharini, M. P. (2016). Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan. 5(2), 14.
Fattah, Nanang. 1999. Landasan Manajemen: Rosda Karya Bandung
LA SUHU, Bakri; IBRAHIM, Abdul Halil Hi. Konspirasi Elit Dibalik Pemekaran Daerah. 2022.
LA SUHU, Bakri, et al. Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Logistik Pasca Bencana Pada Kantor BPPD Kabupaten Halmahera Selatan. Journal of Government Science Studies, 2023, 2.2: 110-123.
Mahsun Mohamad, (2012). Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Penerbit BPFE Yogyakarta.
Mahardika, Nora Sembadra, and Endang Larasati, (2016) . “Analisis Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.” Journal of Public Policy and Management Review.
Maryam, N. S. (2016) ‘Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik’, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, VI(1), pp. 1–18.
Nasution, I. (2013). Sistem Administrasi Pelayanan E-KTP di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh tengah. 5.
Hasibuan, Malayu S.P. 2002 .Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Pt Bumi Perkasa. Sutrisno, Edy. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana
Herman, H., Thalib, H., & Baharuddin, H. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi Kota Makassar. Journal Of Lex Theory (Jlt), 1(2), 268–282. Https://Doi.Org/10.52103/Jlt.V1i2.268
Kurniawan, R. C. (2016) ‘Inovasi kualitas pelayanan publik pemerintah daerah’, 10(3), pp. 569–586.
Prawirosentono.S, 1999. Manajemen Sumber Daya Manausia, Kebijakan Kinerja Karyawan. Bpfe, Yogyakarta.
Porter Michael E, Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul, (Jakarta: Erlangga, 1993),
Suleman, S., & Kahar, S. (2019). Kualitas Pelayanan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. 10.
Sobirin, A. (2015) ‘Konsep Dasar Kinerja dan Manajemen Kinerja’, pp. 1–67.
Sedarmayanti, (2001). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.: Mandar Maju. Bandung
Rusli Syarif, (1991). Produktifitas. Bandung: Angkasa
Ihsanuddin, (2014). “Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupaten Indragiri Hilir.” Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi.
Rudianto, (2005). Yayan. “Pelayanan Publik Pada Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.” Jurnal Madani Edisi II
Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),
Suwendra, I. W. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif: Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan. Bali: Nilacakrala.
Ibrahim, Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya, (Jakarta: Mandar Maju, 2008), hlm. 45-46.
Yohanista, W. A. (2018) ‘Sistem Manajemen kepegawaian, Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)’, XV(1), pp. 103–115.
